Bos BKPM Pastikan RUU Cipta Kerja Berlaku Adil untuk Seluruh Investor
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa RUU Cipta Kerja akan berlaku adil bagi seluruh investor. Sehingga tidak ada fasilitas khusus yang diberlakukan bagi investor tertentu.
"RUU Cipta Kerja di samping itu harus mau mengurus investor adil. Jangan hanya kasih karpet merah satu ke investor tertentu," jelas dia dalam webinar yang digagas oleh Kumparan, Selasa (15/9).
Dia mengatakan, marwah RUU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim investasi Indonesia yang kondusif, sehingga akan berkontribusi nyata pada peningkatan serapan lapangan kerja secara nasional. "Jadi, RUU Cipta Kerja harus mengurus juga investor kecil maupun besar. Dan investor dari dalam maupun luar negeri. Semua karpet merah akan berlaku yang sama untuk investor," paparnya.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Apa kebijakan Airlangga Hartarto terkait investasi? “Selama ini Pemerintah Indonesia telah mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong pemerataan pembangunan,“ tanggap Menko Airlangga.
-
Apa yang dimaksud dengan investasi legal? Investasi legal biasanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas terkait. Anda dapat memeriksa daftar perusahaan yang terdaftar di situs resmi OJK.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Siapa yang mendorong investasi berkolaborasi? Di sisi lain, pihaknya mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan pelaku UMKM setempat. Maka dari itu, ia meminta praja IPDN yang sudah lulus bisa berkontribusi untuk merealisasikan target.
-
Kenapa BP Tapera tidak boleh investasi di saham? BP Tapera pilih investasi yang fixed income sehingga uang para peserta tidak berkurang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, pemupukan dana peserta tidak diinvestasikan di saham. BP Tapera memilih investasi pada instrumen-instrumen yang bersifat fixed income. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Selain itu, kehadiran RUU Cipta Kerja juga akan ramah terhadap UMKM. Sebab RUU kontroversial ini akan mengatur pola kemitraan dan pola pembinaan yang baik bagi pengembangan bisnis UMKM. "Regulasi selama ini belum menegaskan, pola kemitraan dan pola pembinaan. Sementara RUU Cipta Kerja akan mengaturnya pada pasal 13. Tapi masih rancangan, mungkin ada penyesuaian," tegasnya.
Dia berharap RUU Cipta Kerja dapat disahkan dalam waktu dekat. Sehingga mampu menciptakan iklim investasi dalam negeri yang lebih inklusif. "Namun, satu hal yang pasti. Bahwa ketika berkata tentang investasi yang inklusif. Itu harus disertai instrumen yang mampu memberikan perbaikan. Salah satunya perbaikan regulasi," jelasnya.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dalam merespon pembahasan RUU anyar ini. Juga memberikan kepercayaan terhadap Pemerintah dan DPR selaku wakil rakyat dalam percepatan proses pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Saya pikir kita menunggu saja dengan tetap memperhatikan aspirasi pikiran publik. Insya Allah lebih cepat lebih baik," tukasnya.
Pembahasan RUU Cipta Kerja Capai 90 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker kini sudah mencapai 90 persen atau hampir selesai dikaji.
"Sampai sekarang kami sudah melakukan pembahasan, submit-nya sudah mencapai sekitar 90 persen yang dibahas," kata Airlangga dalam sesi teleconference, Selasa (15/9).
Menurut dia, mayoritas klasterisasi strategis dari ranah-ranah yang masuk ke dalam draf pembahasan regulasi cipta lapangan kerja tersebut saat ini sudah hampir 100 persen. "Hampir seluruh klaster strategis (telah rampung). Apakah itu terkait dengan klaster ketenagakerjaan, klaster kepastian hukum, klaster UMKM dan koperasi," kata dia.
Airlangga menegaskan, hampir seluruh pembahasan mengenai klaster dalam RUU Cipta Kerja tersebut telah mendapat persetujuan konsensus dengan pihak partai politik. Saat ini tinggal menuju ke tahap finalisasi, guna melakukan harmonisasi DNA sinkronisasi terhadap pasal-pasal yang dianggap krusial.
"Tinggal sekarang melakukan finalisasi daripada legal drafting, atau sering kita bahas sebagai harmonisasi pasal-pasal krusial dan juga melakukan sinkronisasi serta perumusan," ujar Airlangga.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah bagi-bagi bansos seperti yang dituduhkan ekonom Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia merespons penerimaan Muhammadiyah atas Kelola izin tambang.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta agar para capres dan cawapres bisa menyampaikan gagasan sesuai dengan data yang benar.
Baca SelengkapnyaBahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang saat ini fokus untuk menggaet para pengusaha dalam negeri.
Baca SelengkapnyaAlasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil bilang tahun politki tidak berdampak secara langsung/
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sinyal akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik.
Baca SelengkapnyaBahlil meminta untuk dilakukan proses secara hukum sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan pro aktif terkait kerugian atas nama baiknya
Baca SelengkapnyaMenurut Bahlil, 70 persen sistem investasi akan melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan tidak ada unsur politik balas budi terkait pemberian izin tambang untuk ormas berlatarbelakang agama
Baca Selengkapnya