Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos BKPM Sebut Landasan Roket Berpotensi Dibangun di Papua

Bos BKPM Sebut Landasan Roket Berpotensi Dibangun di Papua Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. ©2020 Merdeka.com/Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia angkat suara terkait rencana pemerintah ingin membangun landasan roket di daerah Biak, Papua. Menurutnya sejauh ini pemerintah masih ingin melakukan kajian lebih dalam.

"Tapi kalau ditanya di mana itu memang potensi di wilayah timur. Lokasi di mana belum bisa kami sampaikan. Tapi bahwa ada potensi, iya potensi itu ada, doain ya," kata Bahlil dalam konferensi pers virtual Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Kemudahan Berusaha, Rabu (24/2).

Dia mengatakan, sebetulnya pembahasan ini belum sampai di publik. Pihaknya bahkan meminta waktu untuk menyelesaikan proses negosiasi terkait dengan rencana tersebut.

"Roket peluncuran kami sampai dengan sekarang jujur, kalau cerita-cerita informal dan formal ada, tapi belum untuk saya sampaikan ke depan publik mohon kasih kami waktu biar kami clearkan dulu," jelas dia.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang CEO Tesla Elon Musk untuk melihat Indonesia sebagai lokasi fasilitas landasan peluncuran roket SpaceX.

"CEO Tesla Elon Musk menanggapi undangan Presiden Joko Widodo dengan rencana mengirimkan timnya ke Indonesia pada bulan Januari 2021 untuk menjajaki semua peluang kerja sama tersebut," ujar Juru Bicara menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi dalam keterangan tertulis (12/12).

Ajakan Jokowi itu bermula dari perbincangannya bersama Elon Musk melalui sambungan telepon pada Jumat, 11 Desember 2020. Di dampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi dan Elon Musk membahas mengenai peluang investasi Tesla di Indonesia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Buat Poros Baru Jika Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar
PKB Buat Poros Baru Jika Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

PKB dan PDIP sudah saling bertukar informas untuk Pilkada Jabar.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Indonesia Bakal Punya Pembangkit Nuklir Pertama di 2032, Calon Lokasinya di Sini
Indonesia Bakal Punya Pembangkit Nuklir Pertama di 2032, Calon Lokasinya di Sini

Kapasitas pembangkit nuklir pertama di Indonesia ini sebesar 250 megawatt.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut
Ternyata Kenaikan Harga BBM Subsidi Sempat Dibahas Namun Tidak Berlanjut

Pemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
Baleg Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Diharapkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026
Baleg Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Diharapkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026

Saat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.

Baca Selengkapnya
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini

Secara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.

Baca Selengkapnya