Bos BKPM soal investasi: Vietnam saingan utama Indonesia di Asia

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan ancaman investasi Indonesia di Asia adalah Vietnam. Di mana ekspor non migas Vietnam, menurut Thomas, sudah melampaui milik Indonesia, meskipun ekonomi mereka cuma sepertiga size-nya ekonomi Indonesia.

"Kalau kita memberatkan dunia usaha kita dengan formulir yang tebal-tebal dengan aturan yang berkepanjangan, yang mengatur sampai dengan urusan kecil, sementara negara tetangga saingan kita memberikan segala keleluasaan dan kebebasan. Ya kita semua pasti sudah tahu investor akan lari kemana kan," tutur Kepala BKPM usai mengikuti Rapat Terbatas tentang evaluasi kinerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Presiden, seperti dikutip dari Setkab, Rabu (24/8).

Mantan menteri perdagangan ini memprediksi akan terjadi perlambatan investasi tahun ini mencapai 14 persen. Hal ini berkebalikan dari pencapaian 2015 di mana terjadi peningkatan realisasi investasi sebesar 17,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Tahun ini diperkirakan akan terjadi perlambatan laju realisasi investasi. Saya kira 12–14 persen. Juga ada gap antara komitmen investasi dengan realisasi," ujar Thomas.

Thomas menjelaskan saat ini BKPM mulai mengangkat suatu matriks baru yaitu completed completion investasi lebih rendah dari realisasi. Completion, menurut Kepala BKPM, itu sampai izin usaha. Dia juga menjelaskan kalau realisasi 18 persen, completion itu hanya 14 persen.

"Ini yang sampai di izin usaha. Nah ini yang mau kita mau bedah, apa yang membuat investor frustasi? Maka tadi muncul perintah Presiden untuk mengumpulkan formulir yang tebal-tebal yang membuat frustasi investor, yang sampai di tengah jalan menyerah, batal," jelas Thomas.

PTSP, tambah Kepala BKPM, sudah berjalan kira-kira 1,5 tahun dan merupakan suatu permulaan yang baik. Dia menambahkan bahwa saat ini total sudah ada 167 perizinan usaha yang didelegasikan kepada BKPM oleh 22 Kementerian/Lembaga, tapi masih ada 521 lagi yang di sektor–sektor di bawah daftar negatif investasi dan 1.573 yang di luar DNI.

"Mungkin sudah saatnya kita kerjakan batch berikutnya, izin-izin yang bisa didelegasikan, dipindahkan dari kementerian-kementerian ke bawah satu pintu," kata Thomas.

Tantangan besar yang dihadapi saat ini berada di BKPMD serta PTSP Daerah, yang sesuai Peraturan Pemerintah dan Perpres, itu di bawah pembinaan Kemendagri.

"Dalam ratas tadi sudah disepakati BKPM akan berkoordinasi dan bekerja sama khusus dengan Kemendagri untuk memperbaiki PTSP dan BKPMD di daerah-daerah tertentu," tutur Kepala BKPM.

Thomas menyebutkan pembenahan difokuskan pada lokasi di daftar 10 provinsi yang menyumbang 90 persen total investasi di Indonesia, yaitu: Jawa Barat, Sumatera Utara, Papua Barat, Papua, Jawa Timur, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

"Mungkin akan kami prioritaskan pada daerah-daerah yang memang besar sumbangannya kepada investasi nasional," ujar Thomas.

Beberapa isu teknis lain, lanjut Thomas, menyangkut belum disempurnakannya pendelegasian wewenang yang seharusnya dilakukan. "BKPM akan segera melanjutkan koordinasi misalnya dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan beberapa operasional-operasional yang perlu disempurnakan lagi, misalnya: PPN impor untuk peralatan dan mesin, itu masih tidak nyambung antara yang namanya sistem master list dibandingkan dengan sistem per shipment," papar Thomas.