Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos BPN ungkap ada 3.700 hektar ladang garam tak produktif di Kupang

Bos BPN ungkap ada 3.700 hektar ladang garam tak produktif di Kupang Sofyan Djalil ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Di tengah krisis kelangkaan, ternyata ada 3,700 hektar ladang garam yang tidak diolah. Lahan garam yang tidak produktif tersebut berada di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menjelaskan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) lahan tersebut dimiliki oleh PT Panggung sehingga pemerintah tidak bisa mengelolanya.

"Di NTT ada ladang garam yang punya PT Garam kerja sama dengan masyarakat 400 hektar. Ada juga tanah terlantar 225 hektar, kita sudah berikan kepada PT Garam," kata Sofyan, di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (14/8).

Sofyan mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada PT Panggung untuk mengelola lahan tersebut. Dia pun telah memberikan tenggat waktu selama 90 hari kepada PT Panggung untuk segera mengelola lahan garam tersebut.

"Kita ingin mereka selesaikan secara 'B to B', karena ada HGU milik perusahaan tapi sudah lama terlantar enggak digunakan apa-apa. Kita berikan peringatan, kalau kamu enggak gunakan dalam 90 hari akan dibatalkan. Tapi dalam 90 hari itu kita dorong mereka supaya bekerja sama dengan pihak lainnya supaya ladang tanah bermanfaat," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Blak-blakan Menteri Eks Panglima Sebut Warga Pulau Rempang Tak Miliki Sertifikat Tanah
VIDEO: Blak-blakan Menteri Eks Panglima Sebut Warga Pulau Rempang Tak Miliki Sertifikat Tanah

Hadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.

Baca Selengkapnya
Anies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah
Anies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah

Anies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.

Baca Selengkapnya
2.086 Lahan di IKN Habis HGU
2.086 Lahan di IKN Habis HGU

Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Baca Selengkapnya
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan
Polisi Usut Dugaan Korupsi PTPN XIII Alih Fungsi Lahan

Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial

Baca Selengkapnya
Nusron Ungkap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun
Nusron Ungkap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa Izin Selama 8 Tahun

Penyelesaian masalah terhadap 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki hak guna usaha (HGU) tuntas pada Desember.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bocoran Menteri Nusron Usai Menghadap Prabowo di Istana, Serius Bahas Isu Penting
VIDEO: Bocoran Menteri Nusron Usai Menghadap Prabowo di Istana, Serius Bahas Isu Penting

Pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
Pabrik Percontohan Garam Industri Siap Dibangun di NTT Tahun Depan
Pabrik Percontohan Garam Industri Siap Dibangun di NTT Tahun Depan

Target pembangunan pabrik percontohan ini ditargetkan pada awal 2025.

Baca Selengkapnya
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah
Kejagung Ungkap Pengakuan Mengejutkan Mantan Gubernur Babel, Tidak Tahu Potensi Kekayaan Timah

Dia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.

Baca Selengkapnya
KPK Telusuri Potensi Kerugian Negara di Kasus Pengeboran Air di Trawangan
KPK Telusuri Potensi Kerugian Negara di Kasus Pengeboran Air di Trawangan

KPK akan meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Amerta Dayang Gunung terkait proyek tersebut.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sebut Pemerintah Berbohong soal Ketersediaan Pupuk
Ganjar Sebut Pemerintah Berbohong soal Ketersediaan Pupuk

Kelangkaan pupuk terjadi kerena ada salah sasaran pemberian subsidi pupuk.

Baca Selengkapnya
Pembebasan Lahan di IKN Habiskan Anggaran Rp2,85 Triliun
Pembebasan Lahan di IKN Habiskan Anggaran Rp2,85 Triliun

Secara rinci, realisasi pembebasan lahan di IKN untuk Januari 2024 hingga 4 Oktober 2024 sebesar Rp1,43 triliun.

Baca Selengkapnya