Bos BPS kesulitan minta data perusahaan kelas kakap dalam sensus

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin menyebut ada beberapa tantangan dalam melakukan sensus ekonomi tahun 2016 ini. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan data dari responden.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini meminta dukungan agar para pelaku usaha memberikan data cepat dan benar. Tantangan BPS juga sangat sulit menemui responden," ujar Suryamin di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Jumat (18/3).

Kesulitan data tersebut disebabkan karena beberapa perusahaan menengah ke atas sangat sulit ditemui. Namun, untuk sektor menengah ke bawah pihaknya mengaku tidak mengalami kesulitan apapun.

Orang lain juga bertanya?

"Karena kita menemukan orang yang memegang data di perusahaan menengah ke atas ini harus janjian dulu. Ini yang sulit, mohon pengertiannya," kata dia.

Kendati demikian, Suryamin tetap optimis bisa menyelesaikan tantangan ini. Alasannya, dari pengalaman sebelumnya pihaknya sudah mampu mendapatkan data perusahaan dengan tepat waktu.

"Melihat pengalaman kita, jelas kita sangat optimis. Jadi sekali lagi saya tegaskan, agar petugas kami diberi kemudahan untuk melakukan sensus ini. Mohon bantuannya agar sensus ini bisa terlaksana dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BPS, Suryamin menargetkan, pada sensus tahun ini akan ada 24 juta sektor usaha yang akan didata. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 10 persen dibanding 1 dasawarsa sebelumnya.

"Tahun 1996 itu 16 juta pelaku usaha yang tersensus, pada 2006 usaha dari mikro sampai yang besar terdata sebesar 22 juta. Artinya ada penambahannya 30 persen. Tahun ini diprediksi penambahannya 10 persen," kata Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (18/3).

Jumlah tersebut akan mencakup seluruh usaha atau perusahaan yang berlokasi di tempat tetap, tidak tetap maupun keliling. Sementara untuk pelaku usaha akan mencakup pemerintah, lembaga non profit, rumah tangga dan korporasi.

"Mall, hotel, restoran itu tempat tetap, kaki lima dan pasar kaget yang tidak tetap, usaha kelilingnya ada tukang bakso dan sol sepatu. Sementara pelaku usaha pemerintah itu seperti sekolah, rumah sakit, panti sosial. Lembaga non profit mencakup tempat ibadah, organisasi sosial, dan organisasi masyarakat. Warung, pulsa telpon masuk kategori rumah dan restoran atau supermarket lebih ke perusahaan," jelas dia.

(mdk/idr)