Bos BPS Sebut Belum Ada Laporan Dampak Ekonomi dari Kerusuhan Papua

Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyampaikan, BPS Provinsi Papua absen dalam konferensi pers terkait pengumuman inflasi Agustus 2019, yang biasanya hadir melalui sambungan telepon dengan BPS pusat di Jakarta.

"Hari ini teman-teman dari Provinsi Papua tidak dapat bergabung dalam konferensi pers. Saya tetap mengimbau agar teman-teman di Papua jangan terpancing dan tetap saling menghormati," kata Suhariyanto di Jakarta, dikutip Antara, Senin (2/9).

Meski demikian, angka inflasi di provinsi Indonesia paling timur tersebut tetap tercatat dan dapat diketahui publik. "Meskipun BPS Papua tidak melakukan pengumuman inflasi Agustus 2019, tapi angkanya tetap muncul karena pengolahan inflasi di Papua sudah selesai," imbuhnya.

Tercatat, Provinsi Papua mengalami deflasi sebesar 0,14 persen pada Agustus 2019, yang disebabkan ileh penurunan harga bahan makanan dan penurunan tarif angkutan udara untuk Jayapura. Kemudian, deflasi juga terjadi di Merauke yakni sebesar 0,18 persen pada periode yang sama, karena adanya penurunan bahan makanan dan makanan jadi.

Sementara itu, kantor BPS Provinsi Papua tidak terdampak oleh aksi yang terjadi beberapa minggu ini. "Kantor BPS oke, namun kantor KPU yang berada di sebelah kantor BPS itu habis. Kaca jendela pecah dan beberapa mobil juga rusak. Saya betul-betul berharap agar kita bisa saling menghormati dalam kondisi ini," ujar Kecuk.

Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan terhadap dampak perekonomian yang terjadi akibat kerusuhan beberapa minggu terakhir.

"Dampaknya ke PE Papua belum bisa kita lihat tapi pada kuartal II 2019 kemarin tumbuhnya negatif 23 persen karena penurunan sektor pertambangan. Dampak kerusuhannya ke PE kita belum tahu karena ini kan baru tapi gak signifikan," tandasnya.