Bos BTN: Soal kelanjutan akuisisi BTN tanya BUMN

Merdeka.com - Rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh Bank Mandiri sudah diputuskan untuk ditunda. Namun, rencana ini masih ada dalam agenda RUPSLB Bank Mandiri yang akan digelar pertengahan bulan ini.

Direktur Utama BTN Maryono enggan bicara lebih panjang soal kelanjutan rencana akuisisi ini. Perseroan hanya mengikuti aturan dari pemerintah. "Ini bank milik pemerintah, dan pemegang saham menjadi dominasinya," ujar Maryono di Gedung BTN , Jakarta, Senin (5/5).

Dia mengaku tidak tahu nasib dan masa depan serta kelanjutan rencana akuisisi. Menurutnya, hanya Kementerian BUMN yang tahu kelanjutannya. "Tanya BUMN apakah nanti pemerintah kita laksanakan," jelas dia.

Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya. Surat tersebut berisi arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) di sidang kabinet beberapa hari sebelumnya.

Pada intinya, mencegah menteri mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Termasuk isu yang marak dibicarakan yakni rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan melepas saham pemerintah di Bank Tabungan Negara ( BTN ) dan mengalihkannya ke Bank Mandiri . Rencana Dahlan ini menuai kritik dan penolakan terutama dari karyawan BTN .

"Maka kiranya rencana pengalihan kepemilikan saham pada BTN ke Bank Mandiri yang berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat pada umumnya dan karyawan PT BTN untuk ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif rencana pengalihan kepemilikan saham yang dimaksud," ujar Dipo saat konferensi pers, kemarin.

Jika kebijakan Kementerian BUMN terlanjur memicu kontroversi, maka, pejabat terkait diminta memberikan penjelasan intensif kepada masyarakat. "Sehingga perbedaan pandangan itu tidak berpotensi mengganggu," kata Dipo.

Rencana menjadikan BTN anak usaha Bank Mandiri perlu dikaji secara lebih mendalam dan komprehensif. Itu menjadi salah satu alasan SBY memutuskan penundaan akuisisi BTN sampai selesainya kabinet yang dipimpinnya.