Bos Bukit Asam: Holding BUMN Tambang tak hilangkan kendali pemerintah

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk, Arviyan Arifin mengatakan, pembentukan holding perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan tidak akan menghilangkan kendali pemerintah. Sebab, masih ada saham dwiwarna atau seri A milik pemerintah di perusahaan BUMN tersebut.

Adapun perusahaan yang nantinya akan tergabung dalam holding BUMN pertambangan adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk akan menjadi anggota holding. Sementara, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan menjadi induk perusahaan holding.

"Pada 29 November nanti, agenda utamanya adalah perubahan anggaran dasar PT Timah, Antam dan Bukit Asam terkait dengan inbreng (pengalihan saham) dari pemerintah ke Inalum dan satu saham dwiwarna super power tetap ada di masing masing perusahaan ini," ujar Arviyan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11).

Orang lain juga bertanya?

Arviyan mengatakan, penggabungan beberapa perusahaan pelat merah tersebut juga tidak akan mempengaruhi kepemilikan saham publik. Holding ini diyakini akan semakin memperkuat keberadaan masing masing perusahaan di pasar modal.

"Terkait dengan saham publik, saya yakin proses ini sudah diketahui OJK dan bursa efek. Rasanya tidak ada kepentingan publik yang tertanggung, apalagi dirugikan," jelasnya.

"Dengan adanya holding ini kita harap makin memperkuat masing masing perusahaan. Kalau perusahaan kuat, investor senang dan akan nyaman, mudah mudahan itu akan berdampak positif ke harga saham perusahaan," tambahnya.

Sementara itu terkait rencana ekspansi, pemerintah tetap dapat memantau secara langsung karena setiap rencana ekspansi akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Di mana, RKAP tersebut dilaporkan setiap tahun kepada Kementerian BUMN.

"Semua ekspansi itu akan dituangkan ke rencana dan anggaran kita, RKAP. RKAP setiap tahun dilaporkan ke kementerian, dalam hal ini adalah negara. Jadi tidak ada satu pun ekspansi tanpa persetujuan negara, apakah itu melalui Inalum atau langsung melalui Kementerian BUMN," tandasnya.

(mdk/idr)