Bos Bulog Curhat ke DPR: Sampai Sekarang Kita Belum Punya Gudang Beras

Merdeka.com - Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso mengatakan hingga kini pihaknya belum memiliki gudang penyimpanan khusus beras. Saat ini, perusahaan pelat merah tersebut hanya memakai gudang biasa untuk menyimpan beras maupun komoditas lain.

"Sekarang ini, Bulog belum memiliki gudang khusus untuk beras. Saat ini hanya gudang biasa saja bukan gudang beras yang memiliki ketentuan tertentu," Budi Waseso saat menghadiri rapat kerja dengan DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Budi Waseso melanjutkan gudang penyimpanan khusus beras sangat diperlukan agar beras yang sampai kepada masyarakat terjamin kualitasnya. "Perlu juga kami sampaikan, Bulog komitmen gunakan mesin rice to rice agar kualitas beras bagus," jelasnya.

Dia menambahkan, saat ini perusahaan menyimpan beras dengan temperatur suhu yang disesuaikan menyerupai gudang penyimpanan beras yang seharusnya. Untuk itu, dibutuhkan dana tambahan agar Bulog memiliki gudang penyimpanan beras sendiri.

"Gudang kami ini gudang biasa, gabah pun tidak (punya). Kalau gudang beras ada pengatur temperatur sistemnya, pakai model celo. Memang kami harus bangun dan tadi penggunaan dana talangan dan PMN itu untuk sarana dan prasarana sehingga ada jaminan beras itu bagus," tandasnya.

Tagih Utang ke Pemerintah

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso menagih utang pemerintah sebesar Rp2,61 triliun. Utang tersebut merupakan kompilasi penugasan pelaksanaan Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) gula 2019 dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Masih terdapat saldo utang pemerintah kepada Perum Bulog 2020 yang belum dibayarkan sampai Juni 2020 sebesar Rp2,61 triliun yang terdiri penyaluran CBP sebesar Rp1,26 triliun dan CSHP gula 2019 sebesar Rp1,35 triliun," ujarnya dalam rapat bersama DPR, Jakarta, Senin (29/6).

Budi Waseso mengatakan, pemerintah memang telah berupaya membayar sebagian utang yang sudah menumpuk sejak 2018. Namun jumlahnya hingga Juni 2020, baru mencapai sekitar Rp566 miliar.

"Pencairan utang pemerintah, realisasi pembayaran utang pemerintah kurun waktu Januari sampai Juni 2020 sebesar Rp566 miliar. Mencakup pembayaran atas pelaksanaan CSHP gula 2018 dan sebagian penyaluran CBP 2019," paparnya.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut menambahkan, pembayaran utang oleh pemerintah sangat dibutuhkan dalam masa sulit seperti saat ini. Hal tersebut agar perusahaan tetap dapat menjalankan sejumlah strategi bisnis.

"Mengingat pencairan utang pemerintah kepada Bulog sangat penting dan berdampak pada arus kas perusahaan, kami sangat berharap agar pelunasan utang pemerintah kepada perum Bulog dapat segara dilakukan," tandasnya.