Bos Freeport buka pintu jika BPK berniat audit

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menuturkan, selama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak melakukan audit pada PT Freeport Indonesia lantaran perusahaan tambang emas itu tidak melakukan kesalahan. Padahal, terbuka kemungkinan BPK mengaudit Freeport lantaran pemerintah punya saham di perusahaan itu.

Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menegaskan, pihaknya bakal membuka lebar-lebar pintu perusahaannya jika BPK berencana melakukan audit. Dia setuju bila lembaga pemeriksa keuangan itu melihat Freeport lebih dalam.

"Kita tidak pernah lepas dari BPK. BPK masuk ke kita," tegas Maroef di Jakarta, Selasa (27/1).

Bekas petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) ini berjanji, Freeport bakal lebih transparan. Terlebih pihaknya baru memperpanjang amandemen kontrak renegosiasi. "Transparan kita sekarang," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar menegaskan, meski Freeport perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dan telah memiliki audit independen, opsi agar BPK bisa melakukan hal serupa sangat mungkin dijalankan.

"Pemerintah kan punya saham di Freeport. BPK bisa masuk (untuk audit)," kata Sukhyar di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Menurut Sukhyar, selama ini BPK tidak melakukan audit lantaran Freeport tidak melakukan kesalahan apapun. "Kesalahan Freeport apa mesti diaudit. Kalau untuk transparansi boleh saja dilakukan," ujarnya.

Terkait kemungkinan ini, Menteri ESDM Sudirman Said belum bisa memastikan apakah Freeport akan diaudit BPK atau tidak.

"Spirit pada MOU tahap dua adalah kami ingin lebih mendorong ada transparansi, kontribusi yang lebih, yang begitu-begitu yang ingin kami dorong," tegasnya (mdk/noe)