Bos GO-JEK: Organda bukan jadi penentu status kami

Merdeka.com - Kehadiran transportasi GO-JEK di beberapa kota besar Indonesia seperti di Jakarta menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak pihak yang mendukung ojek karena menjadi moda transportasi alternatif membelah kemacetan Jakarta. Namun, ada juga pihak yang mengatakan GO-JEK bukan transportasi umum sehingga tidak boleh beroperasi.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) menolak keberadaan GO-JEK. Menurut mereka, GO-JEK telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan Umum Orang dan Barang. Dalam UU tersebut, kendaraan roda dua bukan merupakan angkutan umum.

CEO GO-JEK, Nadiem Makarim mengatakan GO-JEK memang bukan merupakan transportasi massal. Nadiem menegaskan GO-JEK hanya perusahaan aplikasi yang membantu para pengemudi ojek untuk meningkatkan kesejahteraannya.

"Kami tegaskan, kami bukan perusahaan transportasi. Tetapi, perusahaan aplikasi," ujar dia di Jakarta, Sabtu (15/8).

Organda pun sempat meminta pemerintah daerah untuk melarang keberadaan GO-JEK dengan alasan ilegal. Menurut bos GO-JEK tersebut, status legalitas GO-JEK bukan berada d tangan Organda tetapi pemerintah daerah. Pemerintah daerah diklaim telah memberikan izin perusahaannya untuk beroperasi.

"Organda itu sebuah asosiasi swasta. Bukan dia yang menentukan. Organda itu swasta. Pemerintah yang berhak menentukan status kami," kata dia. (mdk/idr)