Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Indofood: Proses administrasi Tax Amnesty kok ruwet banget

Bos Indofood: Proses administrasi Tax Amnesty kok ruwet banget Ilustrasi Mafia Pajak. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Franciscus Welirang mengeluhkan proses administrasi pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty). Menurutnya, proses ikut tax amensty tergolong menyusahkan dan sangat panjang.

Misalnya, format dalam formulir pendaftaran, Surat Pernyataan Harta (SPH) dan cara pengisian dengan berbagai item. "Kok rasanya formatnya ruwet banget," ujar dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/9).

Dia meminta agar pemerintah mempercayai laporan SPH yang diajukan Wajib Pajak (WP) dengan menggunakan sistem pungutan pajak secara self assessment. Selama ini, wajib pajak dimintai bukti-bukti harta yang harus dilampirkan saat mengajukan tax amnesty.

Orang lain juga bertanya?

"Basisnya self assessment dulu, saling mempercayai itu penting. Pemerintah perlu percaya orang yang mengajukan tax amnesty dengan tulus bahwa dia akan mendeklarasikan apa yang dimiliki dan mempercayai kepada pemerintah apa yang dia miliki. Jangan minta bukti ini itu, jadi ruwet administrasi," harap Franky.

Franky berharap pemerintah menjamin kerahasiaan data wajib pajak sehingga tidak ada ketakutan dari masyarakat. "Kita tidak takut ikut tax amnesty, tapi pemerintah juga harus men-threat dalam arti kata sesuatu yang lebih menjamin. Saya kira itu falsafah dasar," terang Franky.

Sebagai perusahaan terbuka, pihaknya menyatakan akan ikut program tax amnesty karena merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). "Indofood perusahaan publik, masa dia ngibulin publik," ucap dia.

Secara tegas, dia meminta kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak agar menyederhanakan proses administrasi pendaftaran program tax amnesty. "Kalau saya pribadi, pasti mengaku di tax amnesty," tutupnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirut Pupuk Indonesia Curhat Rumitnya Aturan Penagihan Subsidi Pupuk
Dirut Pupuk Indonesia Curhat Rumitnya Aturan Penagihan Subsidi Pupuk

Penagihan biaya pupuk subsidi ini melibatkan banyak pihak. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya
Mahfud ungkap Curhatan Investor Sulitnya Urus Perizinan: Kalau Nyuap Baru Jalan
Mahfud ungkap Curhatan Investor Sulitnya Urus Perizinan: Kalau Nyuap Baru Jalan

Pernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Telak Skak Pejabat Gara-Gara Rumit Bikin Acara di RI
VIDEO: Jokowi Telak Skak Pejabat Gara-Gara Rumit Bikin Acara di RI "Uangnya Langsung Habis untuk Bikin Izin"

Di momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi Kapolri Listyo Dengar Jokowi Kritik Perizinan Moto GP Mandalika Sampai ke Mabes Polri
VIDEO: Reaksi Kapolri Listyo Dengar Jokowi Kritik Perizinan Moto GP Mandalika Sampai ke Mabes Polri

Presiden Jokowi mengakui perizinan acara Moto Gp di Mandalika, Lombok sangat rumit.

Baca Selengkapnya
Tertangkap Kamera! Senyum Desta & Deddy Corbuzier saat Jokowi Sentil Ruwetnya Perizinan Event
Tertangkap Kamera! Senyum Desta & Deddy Corbuzier saat Jokowi Sentil Ruwetnya Perizinan Event

Jokowi menyentil surat rekomendasi yang merupakan sebutan halus untuk perizinan

Baca Selengkapnya
Polemik Tabungan Pengusaha Susu Pramono Diblokir Usai Disebut Nunggak Pajak, Ombudsman Desak Rekening Dibuka
Polemik Tabungan Pengusaha Susu Pramono Diblokir Usai Disebut Nunggak Pajak, Ombudsman Desak Rekening Dibuka

Ombudsman menyebut pemblokiran rekening UD Pramono persoalan ekosistem yang jika terganggu akan berdampak pada yang lainnya

Baca Selengkapnya
Zulhas Ungkap Tantangan Swasembada Pangan: Birokrasi Berbelit
Zulhas Ungkap Tantangan Swasembada Pangan: Birokrasi Berbelit

Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.

Baca Selengkapnya
Utang Rafaksi Minyak Goreng Tak Kunjung Dibayar, Aprindo Siap Bawa ke Jalur Hukum
Utang Rafaksi Minyak Goreng Tak Kunjung Dibayar, Aprindo Siap Bawa ke Jalur Hukum

Kemendag berutang kepada Aprindo sebesar Rp 344 miliar. Namun, utang gabungan kepada produsen minyak goreng dan pengusaha ritel berjumlah Rp 800 Miliar.

Baca Selengkapnya
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi
Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi

Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.

Baca Selengkapnya
Mendag Ngeluh Dianggap Jadi Biang Keladi Pengaturan Barang Impor
Mendag Ngeluh Dianggap Jadi Biang Keladi Pengaturan Barang Impor

Semangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.

Baca Selengkapnya
26.000 Kontainer Barang Impor Tertahan di Pelabuhan, Jokowi Langsung Minta Aturan Direvisi
26.000 Kontainer Barang Impor Tertahan di Pelabuhan, Jokowi Langsung Minta Aturan Direvisi

Menko Airlangga mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Prasiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada perubahan aturan untuk memperlancar masuknya barang impor.

Baca Selengkapnya
Respons Mahfud MD soal Pemakzulan Presiden Jokowi
Respons Mahfud MD soal Pemakzulan Presiden Jokowi

Pemakzulan Presiden bukan merupakan proses yang cepat.

Baca Selengkapnya