Bos Kadin ingatkan pemerintah: Arah paket kebijakan harus jelas
Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani meminta pemerintah Jokowi-JK untuk terus mengevaluasi implementasi 12 Paket Kebijakan Ekonomi. Hal ini perlu dilakukan agar memiliki arah yang jelas dan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sejak September 2015 hingga April 2016 pemerintah secara berkala menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia.
"Kadin telah memberikan sebuah hadiah menarik bagi pemerintah, yaitu bahan evaluasi paket kebijakan yang telah diluncurkan sebanyak 12 jilid," kata Rosan di Jakarta, Rabu (22/6).
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Apa yang diberikan dalam bantuan Kemendag Peduli? Bantuan 2.000 Paket Kebutuhan Pokok Bantuan yang diserahkan berupa barang kebutuhan pokok sebanyak 2.000 paket. Masing- masing paket tersebut terdiri atas 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan mi instan.
-
Apa yang diterima Pemkab Paser dari Kemendag? Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, Kalimantan Timur (Kaltim) raih penghargaan perlindungan konsumen kategori pasar tertib ukur dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk dievaluasi. Namun, bahan evaluasi tersebut masih dirahasiakan. "Tapi, mohon maaf ya, saya belum bisa menyampaikannya sekarang. Saya sudah sampaikan itu kepada Pak Menko Perekonomian," jelas Rosan.
Dia menilai, paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah cukup baik dan direspons positif kalangan dunia usaha. Namun, kata dia, arah dan tujuan paket kebijakan itu harus jelas, memiliki kerangka arah dan tujuan sehingga mudah diimplementasikan di lapangan.
"Paket Kebijakan Ekonomi arahnya harus jelas. Kebijakan itu wajib menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Saat ini, pemerintah telah membentuk empat Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat implementasi Paket Kebijakan.
Pokja I bertugas mengampanyekan dan diseminasi kebijakan. Pokja II menjalankan fungsinya untuk mempercepat dan menuntaskan regulasi, Pokja III akan mengevaluasi dan menganalisa dampak pemberlakuan paket deregulasi, dan Pokja IV bertugas untuk menangani serta menyelesaikan kasus.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam momen tersebut, Arsjad Rasjid menegaskan Kadin siap bekerja sama dengan presiden terpilih untuk menyusun whitepaper kebijakan ekonomi lima tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia komitmen membantu pemerintah dalam mewujudkan isi Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaWhite Paper ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintahan mendatang dalam mengimplementasikan 17 Program Prioritas dan Astacita.
Baca SelengkapnyaKadin berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah yang adaptif dan responsif dalam membangun ekonomi.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia akan terus memperkuat posisi sebagai organisasi bisnis yang inklusif dan kolaboratif.
Baca SelengkapnyaKadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.
Baca SelengkapnyaSelain itu, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, Bansos adalah kewajiban bukan kebaikan Pemerintah Jokowi.
Baca SelengkapnyaIKN merupakan agenda besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dikebut pembangunannya.
Baca SelengkapnyaTarif bea masuk sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaDari pelaksanaan Munaslub tersebut, Anindya Bakrie keluar sebagai Ketum Kadin 2024-2029.
Baca Selengkapnya