Bos KAI: Kita sudah remunerasi, tidak mampu kerja saya ganti
Merdeka.com - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignatius Jonan mengklaim telah menjalankan sistem penyesuaian gaji di instansinya. Sistem penggajian berdasarkan kinerja atau remunerasi ini diakui telah dilakukan sejak dia memimpin KAI.
Sejalan dengan sistem ini, KAI memberikan reward atau hadiah kepada karyawan berbakat dan berkinerja baik. Sebaliknya, punishment atau hukuman menanti karyawan yang tidak mampu kerja dengan baik. Tidak tanggung-tanggung, hukuman yang diberikan sampai pada pemecatan.
"Penyesuaian gaji sesuai kemampuan. Makanya engga mampu saya lorot lagi. Sudah seperti itu dari awal saya menjabat dan sudah jalan pelan pelan dari dulu," kata Jonan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (28/10) malam.
-
Kenapa Kemnaker mendorong perusahaan menerapkan struktur dan skala upah? Penerapan Struktur dan Skala Upah sangat strategis untuk menciptakan suasana yang kondusif di perusahaan. Kondusifitas tersebut akan tercermin dari nilai upah pekerja/buruh yang merupakan konversi dari bobot jabatan/pekerjaannya.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Apa tujuan Kemnaker dalam mendorong struktur dan skala upah di perusahaan? Perbaikan pengupahan yang berkeadilan di perusahaan harus tetap kita upayakan dengan menerapkan sistem pengupahan yang efektif, salah satunya melalui penerapan Struktur dan Skala Upah.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah? Kita terus mendorong agar sistem pengupahan yang berkeadilan melalui skema Struktur dan Skala Upah dapat diterapkan di perusahaan
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang mendorong penerapan struktur dan skala upah di perusahaan? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus mendorong pengusaha agar menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaannya.
Menurutnya, semua perusahaan BUMN perlu menerapkan sistem remunerasi. Jika perusahaan tidak menerapkan remunerasi, maka perlu dicurigai perusahaan tersebut bermasalah dan tidak akan maju.
"Memang kalau menurut saya semua lembaga itu jangan PGPS (Pekerja goblok penghasilan sama). Kalau begitu pasti kemajuannya pelan. Kalau tidak, good governance tidak sempurna," tutupnya.
Sebelumnya Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kembali menebar janji untuk anak buahnya. Ditargetkan, tahun depan semua perusahaan BUMN sudah mendapat remunerasi. Dengan sistem ini nanti gaji karyawan BUMN berdasarkan kinerja.
"Tahun depan seluruh BUMN sistem gaji dan pendapatan tidak lagi sama rata walaupun levelnya rata. Sama manajer tidak sama gajinya. Gaji berdasarkan performance," kata Dahlan di Kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (24/10).
Menurut Dahlan, pelaksanaan remunerasi sangat penting untuk mendorong kinerja perusahaan pelat merah. Saat ini sudah ada beberapa BUMN yang mendapat remunerasi yaitu Mandiri, Telkom, PGN serta KAI yang sedang dalam proses.
"Terpenting pelaksanaan itu mendorong BUMN menerapkan remunerasi berdasarkan performance based. Dalam kenyataan BUMN yang sudah remunerasi lebih bersih dan maju," kata Dahlan. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Situasi yang buruk ini membuat banyak orang pesimis dan mengklaim kereta api tak akan bisa jadi moda transportasi yang lebih baik.
Baca SelengkapnyaMenaker, Ida Fauziyah menyatakan, pihaknya terus mendorong pengusaha agar menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah di perusahaanya.
Baca SelengkapnyaBonus dicicil agar direksi BUMN bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dia pada saat nanti 3, 4, 5 tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaDalam kesaksiannya, JK mengaku tidak terlalu mengetahui penyebab Karen menjadi terdakwa kasus korupsi. Menurutnya, Karen hanya menjalankan tugas.
Baca SelengkapnyaPadahal pemotongan iuran Tapera itu angkanya tidak kecil. Pada akhirnya terakumulasi menjadi dana jumbo yang dikelola oleh Badan Pengelola atau BP Tapera.
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaMenaker mengatakan bahwa dalam menerapkan pengupahan berbasis produktivitas dibutuhkan kemauan yang kuat dari pihak perusahaan.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal mengimbau para bacapres untuk berhati-hati dalam berpendapat khususnya terhadap isu upah.
Baca SelengkapnyaSandiaga menekankan pentingnya mencari solusi tepat agar beban iuran tidak hanya ditanggung pekerja atau pemerintah semata.
Baca SelengkapnyaBerikut ini daftar potongan gaji yang dibayarkan pekerja dan perusahaan berdasarkan program pemerintah.
Baca Selengkapnya