Bos OJK banggakan inklusi keuangan RI terbaik di Asia Pasifik

Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad membanggakan program inklusi keuangan Indonesia yang mendapat penghargaan dari Global Inclusion Award 2017. Indonesia mengungguli inklusi keuangan negara lain di kawasan Asia Pasifik seperti India dan Pakistan.

Muliaman mengingatkan, capaian tersebut harus didukung oleh perkembangan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia supaya terjadi perluasan akses keuangan dalam mendukung ekonomi berkeadilan hingga ke pelosok.

"Global Inclusion Award untuk Indonesia, bisa menyempurnakan pendekatan dan strategi terutama pada digital economy. Saat ini G20 sangat mengedepankan peranan teknologi untuk inklusi ekonomi," kata Muliaman, di Cikini, Selasa (23/5).

Muliaman mengakui, wilayah Indonesia Timur menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan ekonomi berkeadilan karena infrastruktur teknologinya masih minim. Cukup sulit untuk industri keuangan masuk ke daerah tersebut.

Meski begitu, di beberapa daerah sudah mulai dilakukan program yang menunjang perluasan akses keuangan. Salah satunya, di Ambon, di mana telah diluncurkan bank berjalan berupa kapal yang melayani nasabah dari satu pulau ke pulau yang lain.

"Dua bulan yang lalu saya ikut rombongan Presiden meresmikan kapal laut keliling di Ambon. Di sana ibaratnya bank berjalan, melayani dari pulau ke pulau. Sudah ada target per harinya. Dia menggunakan teknologi, pakai satelit. Transaksi bisa di mana-pun kapan-pun. Transaksi keuangan normal, menabung. Di dalamnya ada kasir, petugas analis kredit. Malah juga ada perpustakaan. Misal mampir seminggu di pulau tertentu. Ini contoh yang ke depan perlu kita tambahkan," ujar Muliaman.

Muliaman mengatakan, OJK sangat mendukung pembangunan infrastruktur perluasan keuangan seperti itu. Namun dia juga menyadari bahwa prosesnya perlu waktu yang tidak sebentar. "Akses keuangan dan ekonomi berkeadilan dari saya mungkin, akses keuangan jadi tema besar, karena terkait kesejahteraan. Pemerintah pun punya strategi nasional keuangan inklusif, mengidentifikasi pilar penting," kata Muliaman.

"Bagaimana mengakses masyarakat di perbatasan. Kita harus investasikan pikiran juga. Kita baru bisa menyentuh masyarakat pinggir kota, belum sampai desa," pungkas Muliaman.