Follow
Bos OJK segera terbitkan aturan kolaborasi fintech dengan perbankan
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana akan melakukan kolaborasi antara perbankan dengan perusahaan teknologi finansial atau fintech. Kolaborasi ini diharapkan bisa mengembangkan sumber pendanaan bagi pengusaha muda, sekaligus memajukan sektor keuangan dalam negeri.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, kolaborasi ini juga diharapkan bisa meminimalisir risiko. Sebab bank merupakan lembaga yang sangat prudent dalam menerapkan manajemen risiko.
"Dalam waktu dekat kami akan menerbitkan pedoman perubahan aturan bagi industri keuangan, yang nantinya juga akan berkolaborasi dengan fintech sehingga manfaat dapat diperoleh untuk melindungi konsumen," ujarnya saat pembukaan di acara 'Indonesia Fintech Festival and Conference' di ICE BD, Tangerang, Selasa (30/8).
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Apa yang dipastikan OJK mengenai sektor jasa keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kinerja sektor jasa keuangan sangat baik di tengah kondisi global yang penuh tantangan.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Mengapa OJK menerbitkan SE OJK Nomor 19 tahun 2023? Agusman juga menjelaskan bahwa OJK juga telah menerbitkan SE OJK Nomor 19 tahun 2023 mengenai penyelenggaraan fintech lending yang antara lain mengatur mengenai manfaat ekonomi atau tingkat bunga yang ditunggu oleh masyarakat luas.
-
Kenapa OJK dorong pengembangan perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional.Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
Dengan berkembangnya bisnis fintech dan meningkatnya kolaborasi, diharapkan akan banyak lapangan usaha yang terbuka utamanya bagi generasi muda.
"Ajang Fintech ini merupakan kerja sama dari OJK dan Kamar Dagang Indonesia, yang diikuti 2.100 generasi muda. Ini merupakan kemajuan pesat dengan memanfaatkan mobile internet," ucap Muliaman.
Dia menambahkan, keinginan OJK untuk meningkatkan kolaborasi antara fintech dengan lembaga keuangan ini didasari oleh semakin banyaknya fintech yang ada di Indonesia.
"Kolaborasi ini nantinya juga akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen," ujar Muliaman.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca Selengkapnya
Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending.
Baca Selengkapnya
Beberapa parameter keuangan tumbuh positif pada posisi Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca Selengkapnya
Keberhasilan implementasinya bergantung pada kerjasama yang erat antara.
Baca Selengkapnya
strategi ini juga bertujuan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem.
Baca Selengkapnya
OJK berencana menetapkan modal minimum Rp3 triliun bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) yang mau masuk ke bisnis emas atau bulion.
Baca Selengkapnya
Pemilik saham mayoritas hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu BPR ataupun BPRS.
Baca Selengkapnya
Peluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca Selengkapnya
Berikut catatan penting bagi pemerintah dari komunitas tekfin agar industri semakin berkembang.
Baca Selengkapnya
Selain sosmed dan tagihan listrik, sistem innovative credit scoring (ICS) juga akan memasukkan unsur kepatuhan konsumen dalam membayar tagihan di e-commerce.
Baca Selengkapnya