Bos OJK: UMKM Kesulitan Akses Kredit Silakan Lapor ke Kami
Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso meminta kelompok UMKM di daerah yang merasa kesulitan mengakses kredit pinjaman modal usaha segera melapor ke lembaganya.
"Silakan kalau ada di daerah, kelompok klaster (UMKM) yang belum mendapat pembiayaan karena alasan apapun, tolong disampaikan kepada kami," kata Wimboh dalam Rapat Koordinasi Tim dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dipantau secara virtual di Yogyakarta, Kamis (16/12).
Untuk mendapatkan akses pembiayaan, menurut Wimboh, kelompok UMKM dapat melapor ke TPAKD yang tersebar di daerah maupun langsung ke OJK di Jakarta. "Kami sangat terkejut kalau ada masyarakat yang kesulitan untuk akses pembiayaan, " kata dia.
-
Bagaimana OJK dorong UMKM akses pendanaan? Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan upaya mendukung kemajuan UMKM, OJK menerbitkan ketentuan mengenai Securities Crowdfunding untuk memperoleh pendanaan melalui instrumen Pasar Modal.'Khusus di wilayah Kalimantan Barat, kami mencatat hingga saat ini SCF telah dimanfaatkan oleh 1 pelaku UMKM dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,05miliar dari 284 investor,' kata Inarno.
-
OJK membantu apa untuk UMKM? PMV dan PMV Syariah memiliki peran penting antara lain dalam pendanaan bagi perusahaan dalam tahap awal atau rintisan (start-up) serta perusahaan/debitur dengan skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang tidak dapat dijangkau melalui pendanaan oleh lembaga jasa keuangan lainnya.
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Kenapa OJK mendorong literasi keuangan untuk UMKM? 'UMKM adalah ujung tombak perekonomian. Di tengah dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sangat baik di atas 5 persen, tapi tentu harus terus menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya dengan UMKM dan juga di daerah. Literasi keuangan sebagai pondasi pemberdayaan UMKM,' kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT) ke-2 di Pontianak, Selasa (29/8).
-
Apa saja syarat kredit UMKM di bank? Ketika mengajukan pinjaman, anda sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki NPWP (untuk KUR Kecil), calon debitur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
-
Dimana UMKM bisa mendapatkan akses ke data bisnis terkini? Bukan itu saja, para penjual baru juga akan mendapatkan akses ke berbagai data bisnis dan wawasan terkini yang sudah tersedia di dasbor khusus penjual Seller Center.
Seperti laporan salah satu kelompok UMKM di Temanggung, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Wimboh mencontohkan, tim dari OJK langsung datang dan memberikan akses pinjaman modal.
"Sudah viral ternyata klaster tertentu di Temanggung kesulitan (akses modal), kami langsung datang dan langsung kami 'cendol' (tindaklanjuti). Ini adalah keberpihakan kami kepada UMKM, " kata dia.
OJK, lanjut Wimboh, terus mendukung berbagai inovasi skema kredit pembiyaan yang diinisiasi TPAKD di daerah seperti konsep pinjaman melawan rentenir.
"Beberapa pemda membuat pinjaman melawan rentenir, silakan saja. Setiap daerah silakan dibuat, bahkan dibeberapa daerah ada program yang disebut KUR dalam bentuk klaster, silakan kami dorong," ujar Wimboh.
Tak Akses Pinjol Ilegal
Wimboh berharap tidak ada lagi masyarakat yang mengakses pinjaman online ilegal untuk mendapatkan modal.
Karena itu, menurut dia, selain terus menggenjot akses modal, OJK juga bakal menggencarkan upaya peningkatan literasi kuangan masyarakat.
"Ini semua tidak akan pernah berhenti. Tantangan kita semakin banyak, semakin cepat memberi akses (modal) masyarakat, literasi keuangan harus terus sehingga pinjol yang ilegal bisa dipahami masyarakat," tutur Wimboh.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OJK bersama kementerian/lembaga lain sudah menutup lebih dari 5.800 pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian akibat investasi ilegal di atas Rp100 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaSekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca SelengkapnyaAdanya pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman melalui Fintech lending, disebabkan mereka yang selama ini belum dapat mengakses industri perbankan.
Baca SelengkapnyaDia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaUMKM antara lain melalui perluasan literasi keuangan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaHashim menyebut kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta pengusaha tak bisa akses perbankan.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca SelengkapnyaDiharapkan tidak ada kesalahan prosedur yang dilakukan pinjol terhadap nasabah.
Baca SelengkapnyaOJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong perusahaan termasuk UMKM melakukan penawaran umum di Pasar Modal.
Baca SelengkapnyaTercermin dari outstanding pembiayaan yang sudah disalurkan mendekati Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya