Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos pajak buka-bukaan strategi kumpulkan Rp 1.609 T penerimaan di 2018

Bos pajak buka-bukaan strategi kumpulkan Rp 1.609 T penerimaan di 2018 Dirjen Pajak Robert Pakpahan. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan perpajakan pada 2018 mencapai Rp 1.609,4 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 9,3 persen dari targetnya dalam APBNP-2017.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Robert Pakpahan, mengatakan untuk mengejar target tersebut, pihaknya akan melakukan reformasi perpajakan. Yang mana dalam reformasi tersebut akan bersifat administratif.

"Kami juga melakukan reformasi perpajakan, sifatnya administratif yang akan saya ketuai dari Januari 2018," ujarnya dalam acara dialog perpajakan di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (20/12).

Orang lain juga bertanya?

Dia menjelaskan langkah pertama dalam melakukan reformasi perpajakan adalah dengan cara melakukan perbaikan pada pelayanan. "Proses bisnis ini sangat critical dalam perpajakan ada dua rumpun, pertama pelayanan apakah itu pelaporan maupun perpajakan," jelasnya.

Selain itu menurut dia, pihaknya juga bakal melakukan reformasi perpajakan lewat perbaikan perangkat sistem informasi dan teknologi atau Information and Technology (IT). "Kami sedang persiapkan diri, masuknya data as smooth as possible melalui gateway. Dipastikan terkelola dengan baik karena ini harus ditangani secara otomatis karena ini data yang masuk tidak satu dua tapi jutaan. Kami akan pastikan membangun sistem yang baik," katanya.

Diharapkan dengan perbaikan sistem, data wajib pajak bisa tepat sasaran. Sebab, nantinya dalam sistem tersebut, WP akan diperiksa sesuai asas kemapanan.

Robert pun menyampaikan Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 tentang 2017 tentang automatis exchange of information (AEoI) atau pertukaran informasi juga turut berpengaruh dalam mendukung target penerimaan pajak. Karena dengan AEoI, akses dari lembaga keuangan untuk memperoleh informasi keuangan dari wajib pajak menjadi lebih terbuka.

"Di 2018, informasi dari institusi keuangan domestik akan mengalir ke DJP bagi rekening-rekening diatas Rp 1 miliar, secara otomatis masuk ke pajak itu. Kemudian di 2018, AEoI dari institusi keuangan luar negeri atas aset WNI otomatis juga akan dikirim kekita. Ini juga akan jadi sesuatu yang mempengaruhi bagaimana kami bekerja nanti," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Core Tax Diyakini Bisa Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Pajak, Begini Penjelasannya
Core Tax Diyakini Bisa Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Pajak, Begini Penjelasannya

Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa
Sri Mulyani Ingin Sistem Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari bangsa dan negara. Pembayaran pajak seharusnya tidak membutuhkan upaya dan kesulitan.

Baca Selengkapnya
Mengenal Sistem Perpajakan Baru yang Bakal Dipakai DJP Mulai 2024
Mengenal Sistem Perpajakan Baru yang Bakal Dipakai DJP Mulai 2024

Ditjen Pajak akan mengimplementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax system.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Tahun 2025 PPN Naik Jadi 12 Persen!
Siap-Siap, Tahun 2025 PPN Naik Jadi 12 Persen!

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.

Baca Selengkapnya
Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo
Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo

Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak
Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Rencana Marketplace Lokal Jadi Pemungut Pajak

Pemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Ini Manfaat Badan Penerimaan Negara untuk Masyarakat
Ini Manfaat Badan Penerimaan Negara untuk Masyarakat

Selama ini lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jendreal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga Pede Rasio Pajak Naik 12 Persen Saat Core Tax Diterapkan
Menko Airlangga Pede Rasio Pajak Naik 12 Persen Saat Core Tax Diterapkan

Core tax administration system adalah suatu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Baca Selengkapnya
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif

Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.

Baca Selengkapnya