Bos Pajak: Dana Rp 18,9 T dari 81 pebisnis bukan satu orang saja
Merdeka.com - Regulator di Asia dan Eropa tengah menyelidiki Bank Standard Chartered mengenai transfer dana sebesar USD 1,4 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun dari nasabah yang berkaitan dengan militer Indonesia. Nasabah tersebut memindahkan uangnya dari Guernsey, Inggris ke Singapura. Guernsey sendiri selama ini terkenal dengan surga pajak di luar negeri.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan angkat bicara terkait isu pemindahan dana tersebut. Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa isu tersebut tidak benar.
Ken mengungkapkan, pihaknya memang telah memperoleh data pemindahan dana tersebut sejak beberapa bulan lalu dari LHA PPATK (Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melalui Kementerian Keuangan dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Siapa yang mentransfer uang Rp 500 juta ke Shindy? 'Di fakta persidangan emang ada Rp 500 juta dan itu ditransfer kepada ka Shindy bukan kepada Ryan. Setelah itu dari ka Shindy ditransfer ke Ryan Rp 500 juta,' kata Dedi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024).
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Apa yang dicuri dari perusahaan Singapura? Modus TersangkaAdapun modus kelima tersangka, dengan sengaja mengelabui perusahaan Kingsford Hooray Development LTD dengan menggunakan email palsu mengganti posisi alfabet atau menambahkan beberapa satu huruf pada alamat email sehingga menyerupai aslinya. 'Kemudian pelaku mengirimkan rekening palsu yang telah dibuat oleh pelaku yang berada di Indonesia melalui salah satu bank di Indonesia dengan nomor rekening 018801XXX. Sehingga atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian material sebesar Rp 32 miliar,' ujarnya.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
"Dalam data dimaksud, terdapat 81 warga negara Indonesia dengan nilai data kurang lebih USD 1,4 miliar. Jadi bukan satu orang saja, jumlahnya 81 orang," ujar Ken di kantornya, Senin (9/10).
Setelah dilakukan penelitian, lanjutnya, diketahui 62 orang dari total 81 WNI tersebut telah mengikuti program Tax Amnesty. Saat ini, sedang dilakukan pendalaman terhadap data tersebut dan terkoordinasi dengan PPATK untuk diselidiki dengan tahap lanjut.
"Semuanya kita lakukan sejak dua bulan yang lalu. Sudah kita lakukan pendalaman pengecekan secara mendalam dan kita cocokkan juga dengan SPTnya, apakah sudah lengkap? Apa ada yang kurang? Dari sebagian sudah kita tindaklanjuti juga," kata Ken.
Dari 81 WNI tersebut tidak ada satupun nama yang terdaftar sebagai pejabat di Indonesia. "Tidak terdapat nama pejabat TNI, tidak terdapat nama pejabat polri, tidak terdapat nama penegak hukum lainnya dan pejabat negara atau peserta yang berhubungan dengan institusi tersebut. Jadi tidak ada seperti yang diberitakan ini ada urusan dengan militer, tidak ada. Ini Murni 81 ini orangnya adalah pebisnis."
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan gratifikasi tersebut diterima Andhi secara langsung dan melalui rekening bank atas nama pribadi maupun atas nama orang lain.
Baca SelengkapnyaRupanya ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani adanya skandal emas di Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaGanjar memutuskan irit bicara terkait adanya temuan PPATK tersebut. Kenapa?
Baca SelengkapnyaAndhi Pramono sebelumnya didakwa Jaksa KPK menerima gratifikasi senilai total Rp58.974.116.189 atau Rp58,9 miliar terkait pengurusan ekspor impor.
Baca SelengkapnyaJPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor.
Baca SelengkapnyaAndhi menggunakan mata uang asing dalam menerima gratifikasi.
Baca SelengkapnyaPolri Bongkar Kasus Scam Email Rugikan Perusahaan Singapura Rp32 M, Ada WNA Ikut Terlibat
Baca SelengkapnyaTotal pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca Selengkapnya