Bos Pajak: Data WNI di Panama Papers 80 persen mirip dengan kita
Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyebut, data milik perusahaan firma hukum Mossacak Fonseca di Panama (Panama Papers) yang bocor ke publik memiliki kesamaan hingga 80 persen dengan data yang yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
"WNI (Warga Negara Indonesia) di dalam data Panama Papers ada 800 orang dan ada tambahan data dari ICIC sekira 1.700. WNI di dalam DJP ada 2.580 orang. Hampir 80 persen sama (Panama Papers dengan DJP),"tutur Ken di Kantor Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Menara Bidakara Jakarta, Rabu (13/4).
Meski demikian, DJP tetap tidak bisa menggunakan data Panama Papers. Sebab, hanya nama Special Purpose Vehicle (SPV) yang tercantum.
-
Siapa yang membocorkan data orang Indonesia? Dalam tangkapan layarnya, akun X bernama @Fusion Intelligence Center @S memberitahukan bahwa data pribadi masyarakat Indonesia telah dibocorkan oleh sebuah channel Telegram di China.
-
Apa itu Pemadanan NIK NPWP? Pemadanan NIK NPWP adalah proses menghubungkan atau mengintegrasikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh seorang wajib pajak.
-
Di mana WNI dievakuasi ke? Pagi ini, saya menerima laporan bahwa mereka telah sampai di Suriah, melalui Damaskus dengan selamat.
-
Siapa WNA yang ditangkap Imigrasi? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
-
Apa yang dilakukan WNA tersebut? Selama tinggal di kampung, Mojorejo, Modo, Lamongan, dia kerap buat onar.
-
Siapa saja yang wajib punya NPWP? Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
"Sedangkan data-data seperti, nomor rekening, bank yang digunakan di mana, jumlah uangnya berapa, itu tidak ada," tambah Ken. Hal ini yang membuat DJP hanya mengakomodir data Panama Papers sebagai pelengkap data DJP.
"Saya punya data dari otoritas pajak-pajak negara-negara yang diterima dari negara surga pajak ada 2.551 SPV dan itu ada bank nya, ada nomor rekeningnya, ada alamatnya di Indonesia, ada nomor paspor dan jumlah uangnya. Nah data ini yang bisa ditindak lanjut,"ujarnya.
Menurut Ken, pengusaha punya pilihan untuk mengembangkan usahanya di luar maupun di dalam negeri.
"Bagi saya engga masalah dengan pengusaha yang mengembangkan usahanya di luar. Dengan catatan sepanjang itu bayar pajak. Bagi pajak yang namanya penghasilan (penerimaan pajak negara) mau dari dalam negeri dan luar itu sah dan halal semua," tutupnya.
Laporan: Sofia Ulfa
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP
Baca SelengkapnyaJokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Baca SelengkapnyaPolri tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Kementerian Keuangan optimis dalam kurun beberapa bulan diakhir 2023 ini semua data NIK bisa terintegrasi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi angkat bicara komentari kabar soal kasus dugaan bocornya data NPWP miliknya dan jutaan warga Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca Selengkapnyaecara prinsip NIK akan menjadi NPWP sebagai basis sistem administrasi, kemudian akan diimplementasikan pada wakktu CATS pertengahan 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca SelengkapnyaDwi Astuti pun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP.
Baca SelengkapnyaNPWP merupakan nomor identitas yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
Baca SelengkapnyaKemenkominfo mengaku segera mengecek informasi tersebut.
Baca Selengkapnya