Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Pajak sebut baru 225 nama WP di daftar Panama Papers lapor SPT

Bos Pajak sebut baru 225 nama WP di daftar Panama Papers lapor SPT Gedung Dirjen pajak. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah melakukan tindak lanjut terhadap data nama di Panama Papers. Dari penyelidikan DJP sejauh ini telah teridentifikasi 1.038 nama di mana 28 merupakan badan usaha dan sisanya orang pribadi.

Berdasarkan catatan DJP, dari 889 nama yang sudah diperiksa, sebanyak 272 nama memiliki NPWP. Dari jumlah itu, hanya 225 nama sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

"Nanti kami tindak lanjuti dengan penyidikan," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijuguasteadi di Kantornya, Jakarta, Kamis (12/5).

Setelah pencocokan data Panama Papers dengan milik DJP, kata Ken, pihaknya langsung melayangkan surat imbauan kepada WP untuk segera melaporkan SPT.

"Reaksinya bermacam-macam. Kita kan pakai surat yang dikirim di masing-masing KPPnya. Kalau mereka menolak mengisi SPT ya silahkan saja, tidak apa-apa. Tapi, saya kan punya datanya begitu ditunjukan datanya tidak bisa ngomong," pungkas dia.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Per 31 Maret 2024,  Baru 12,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan
Per 31 Maret 2024, Baru 12,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan

Kesadaran wajib pajak melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan 4,92 persen (yoy).

Baca Selengkapnya
DJP Catat 7,48 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT
DJP Catat 7,48 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

Jumlah wajib pajak lapor SPT tahun ini meningkat 1,83 persen.

Baca Selengkapnya
Daftar Para Pembantu Prabowo di Kabinet yang Belum Lapor LHKPN: Ada Mayor Teddy hingga Raffi Ahmad
Daftar Para Pembantu Prabowo di Kabinet yang Belum Lapor LHKPN: Ada Mayor Teddy hingga Raffi Ahmad

KPK melaporkan dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih, 72 orang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Baca Selengkapnya
468 Orang Daftar Dewas-Capim KPK, Mulai dari Akademisi hingga Aparat Penegak Hukum
468 Orang Daftar Dewas-Capim KPK, Mulai dari Akademisi hingga Aparat Penegak Hukum

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK akan ditutup pada Senin, pukul 23.59 WIB.

Baca Selengkapnya
NPWP Miliknya dan Gibran-Kaesang Bocor, Jokowi: Di Negara Lain juga Terjadi
NPWP Miliknya dan Gibran-Kaesang Bocor, Jokowi: Di Negara Lain juga Terjadi

Jokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.

Baca Selengkapnya
Pansel KPK Diminta Tak Gentar Coret Pendaftar Tak Patuh LHKPN
Pansel KPK Diminta Tak Gentar Coret Pendaftar Tak Patuh LHKPN

Pansel KPK memiliki tugas dalam mencari 10 orang yang nantinya akan memimpin KPK dan akan mengawasi KPK.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri Koordinasi dengan PPATK soal Transaksi Mencurigakan Caleg dan Partai Capai Triliunan
Bareskrim Polri Koordinasi dengan PPATK soal Transaksi Mencurigakan Caleg dan Partai Capai Triliunan

Bareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK soal temuan transaksi mencurigakan mengalir ke caleg dan partai politik.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ganjar soal PPATK Temukan Aliran Dana ke Caleg Rp7,7 Triliun dari Luar Negeri
Reaksi Ganjar soal PPATK Temukan Aliran Dana ke Caleg Rp7,7 Triliun dari Luar Negeri

Ganjar memutuskan irit bicara terkait adanya temuan PPATK tersebut. Kenapa?

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Data NPWP Jokowi, Gibran & Para Menteri Diduga Bocor, Menkeu Bereaksi Tegas
VIDEO: Heboh Data NPWP Jokowi, Gibran & Para Menteri Diduga Bocor, Menkeu Bereaksi Tegas

Adapun Ditjen Pajak Kemenkeu menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Aliran Dana ke Caleg Rp7,7 Triliunan dari Luar Negeri, TKN: Belum Tentu Ada Pidana
PPATK Temukan Aliran Dana ke Caleg Rp7,7 Triliunan dari Luar Negeri, TKN: Belum Tentu Ada Pidana

Nusron mengingatkan jika PPATK hanya memiliki hak untuk mentracing, bukan melakukan penindakan.

Baca Selengkapnya