Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Pajak ultimatum Google harus bayar tunggakan pajak tahun ini

Bos Pajak ultimatum Google harus bayar tunggakan pajak tahun ini Google. © Mashable.com

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK masih terus mengejar pajak Google yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 2 triliun dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut didapat dari hitungan penerimaan iklan Google yang tembus 5,5 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan Google. Mengingat, pemeriksaan untuk mengetahui jumlah tunggakan pajak dari perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut masih berjalan.

"Di dalam pemeriksaan itu ada closing, closing itu adalah pernyataan dari kedua belah pihak. Misalnya saya ngoreksi 10, oh tidak saya tidak setuju, intinya ngomong ini hanya delapan ya, silakan," kata Ken di kantornya, Jakarta, Senin (7/11).

Meski masih dalam negosiasi, Ken menegaskan Google tetap harus membayar pajak di tahun ini. Sayangnya, mantan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak ini enggan membeberkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Google.

Dia berharap, dengan adanya bantuan dari Panglima TNI, kasus penunggakan pajak seperti Google tidak akan terulang di lain waktu.

"Google harus bayar pajak tahun ini. Pokoknya selesai pemeriksaan. Mudah-mudahan dengan adanya penguatan ini (Ditjen Pajak dan TNI) kita sudah sangat bersatu," imbuhnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PGN Lunasi Sisa Obligasi Setara Rp6,3 Triliun, Sumber Dananya Ternyata dari Sini
PGN Lunasi Sisa Obligasi Setara Rp6,3 Triliun, Sumber Dananya Ternyata dari Sini

Nilai pelunasan pada 2024 sesuai dengan sisa surat utang yang masih beredar usai beberapa aksi korporasi, yang dilakukan manajemen.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur

Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Baca Selengkapnya
BRI Dapat Apresiasi Wajib Pajak Patuh dan Berkontribusi Besar Terhadap Penerimaan Pajak
BRI Dapat Apresiasi Wajib Pajak Patuh dan Berkontribusi Besar Terhadap Penerimaan Pajak

Sejak tahun 2019 hingga akhir Kuartal I 2024 BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara.

Baca Selengkapnya
PGN Lunasi Obligasi Berdedominasi Dolar AS, Segini Nilainya
PGN Lunasi Obligasi Berdedominasi Dolar AS, Segini Nilainya

PGN Lunasi Obligasi Berdedominasi Dolar AS, Segini Nilainya

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Tindak Perusahaan Tunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan Surat Kuasa Khusus ke Kejari Batam
Tindak Perusahaan Tunggak Iuran, BPJS Ketenagakerjaan Batam Serahkan Surat Kuasa Khusus ke Kejari Batam

Penyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.

Baca Selengkapnya
Target Tercapai, Sri Mulyani Semerigah Peneriman Pajak Tahun 2023 Rp1.738,8 Triliun
Target Tercapai, Sri Mulyani Semerigah Peneriman Pajak Tahun 2023 Rp1.738,8 Triliun

Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya