Bos PGN buka-bukaan soal pencaplokan 51 persen saham Pertagas

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Direktur Utama PT Perusahaan‎ Gas Negara (PGN), Jobi Triananda Hasjim menjelaskan alasan pihaknya hanya mencaplok 51 persen saham PT Pertamina Gas (Pertagas). Menurut Jobi, PGN tidak mencaplok Pertagas 100 persen, karena ada hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu pembangunan infrastruktur gas yang juga membutuhkan biaya besar.

Sebab itu perusahaannya hanya mengakuisisi 51 persen saham Pertagas. "Hari ini kita pikirkan hanya 51 persen Pertagas, sisanya kita pakai untuk biaya Infrastruktur karena perlu biaya besar untuk kembangkan infrastruktur," kata Jobi, di Gedung DPR Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut Jobi, memiliki Pertagas seutuhnya bukan menjadi tujuan PGN, hal yang penting dari pencaplokan saham Pertagas 51 persen ‎adalah menjadi pemilik mayoritas sehingga PGN memiliki kontrol pada anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.

Orang lain juga bertanya?

‎"Yang penting kami sudah bisa mengendalikan bisa kontrol dibawah kita tidak ada duplikasi," tuturnya.

Jobi mengungkapkan, dengan membeli 51 persen saham Pertagas, maka PGN bisa mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur gas yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan jika memiliki saham Pertagas 100 persen dia khawatir PGN tidak bisa melakukannya.

"Kami bisa manfaatkan sisanya untuk kembangkan infrastruktur. Kalau setelah itu (miliki 100 persen Pertagas) kita diem, lebih baik selebihnya untuk infrastruktur," tandasnya.

Terkait transaksi pengambilalihan saham Pertagas yang nilainya mencapai Rp 16,6 triliun ini akan dilakukan dalam dua tahap.

"Kita sekarang bicara dengan holding kita akan bagi dalam dua tahap, pertama tahun ini selanjutnya tahun depan. Ada dua kali pembayaran," katanya.

Dia menjelaskan pembayaran tahap pertama akan dilakukan dalam kurun waktu 90 hari setelah Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement /CSPA) pada tanggal 29 Juni 2018 lalu.

Pembayaran tahap kedua akan dibayarkan dalam kurun waktu 6 bulan setelah pembayaran tahap pertama dilaksanakan.

"Dalam finalisasi, jadi dibagi tahapan 50 persen (dari Rp 16,6 triliun) dalam waktu 90 hari, selebihnya kita minta 6 bulan setelah itu baru kita lunasi tahap kedua," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)