Bos PLN akui cari keuntungan biar bisa bangun proyek 35.000 MW

Merdeka.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik negara (PLN) Sofyan Basir membantah tuduhan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said yang menyebut jika perusahaan pelat merah ini lebih memprioritaskan profit dibanding pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, melayani masyarakat dan mencari profit adalah hal yang harus diimbangi.

Sofyan menjelaskan, pihaknya mencari profit untuk perseroan guna mendukung proyek-proyek pemerintah, terutama proyek 35.000 Megawatt (MW). Untuk itu, pihaknya terus 'ngotot' mengejar profit agar megaproyek tersebut bisa terealisasi dan seluruh wilayah Indonesia bisa diterangi oleh listrik.

"Ya memang kan harus jelas dimananya ya. Karena kan kita selama ini mendukung ESDM itu agar proyek PLN harus jalan sesuai dengan waktunya. Dalam arti, harus cari uang. Cari uang itu bisa pinjam, bisa laba yang ditahan. Kalau enggak ada laba kan enggak bisa mengerjakan proyek. Kalau mau pinjam ke bank kan harus dana sendiri. Dana sendiri kan dari keuntungan," kata Sofyan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/7).

"Memang di satu sisi kita kan ada kebijakan dari sektoralnya, tapi di lain pihak korporasinya harus tetap jalan. Jadi enggak masalah kok, selama ini juga pemerintah memahami," tambahnya.

Lebih lanjut, Sofyan mengaku tak ada niat untuk mencari keuntungan demi kepentingan korporasi. Baginya, semua keuntungan yang didapat PLN akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

"Oh iya pasti lah. Kembali kepada kepentingan negara. Kan kita dapat PMN. Jadi modal untuk kita berjalan itu, PMN, laba yang ditahan. Nah itu semua kita untuk berinvestasi. Kalau modal kerja ya dari tarif listrik. Tapi kalau investasi itu pinjaman, PMN, dan laba yang ditahan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengingatkan PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) supaya memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan tak hanya mengejar keuntungan. Menurutnya, selama ini PLN belum memberi kontribusi maksimal ke masyarakat terutama dalam menerangi wilayah yang belum dilistriki.

"Sesuai dengan dengan Undang-Undang 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak harus mengejar kentungan, karena BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus juga mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam menerangi wilayah yang masih belum menikmati listrik. Kesejahteraan umum masyarakat banyak. Kalau sekarang diukur seperti bank ya tidak bisa," kata Sudirman dalam acara Coffee Morning, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/7). (mdk/sau)