Follow
Bos PLN: Kebijakan Jokowi bikin aset PLN naik Rp 400 triliun
Merdeka.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengaku saat ini PLN tengah melakukan perhitungan ulang atau revaluasi aset. Dia memperkirakan aset perusahaan pelat merah tersebut bakal bertambah Rp 200 hingga Rp 400 triliun.
"Belum tahu nanti setelah penilaiannya, pengakuannya seperti apa, saat ini saya pikir di atas Rp 200 triliun. Aset sekarang ini sekitar Rp 600 triliun. Doain jadi Rp 1.000 triliun," ujar Sofyan kepada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (26/10).
Sofyan menegaskan, transaksi penilaian aset tersebut sudah hampir selesai. Proses revaluasi aset tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa aset eks BLBI yang dihibahkan? Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Bagaimana aset BLBI dimanfaatkan? 'Lahan yang dilakukan hibah tersebut antara lain diperuntukan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti,' ujar Hadi dalam acara penyerahan aset eks BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (5/7).
-
Kenapa aset BLBI dihibahkan? 'Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga, agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut,' pinta Hadi.
-
Siapa yang menerima aset eks BLBI? Aset-aset sitaan itu diberikan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Ombudsman RI.
"Kalau tahun ini bisa, Kementerian Keuangan sudah sangat maju membantu kita. Dari Kementerian BUMN sudah selesai, jadi tinggal pelaksanaannya saja," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi tahap V mengenai revaluasi aset yang memberikan insentif pajak berupa potongan Pajak Penghasilan (PPh), baik untuk perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Insentif pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) hanya berlaku hingga akhir 2016. Dalam revaluasi aset normalnya dikenakan tarif 10 persen namun dalam paket ini ada insentif potongan, sebagai berikut:
- Revaluasi aset hingga 31 Desember 2015, tarif PPh 3 persen- Revaluasi aset 1 Januari hingga 30 Juni 2016, tarif PPh 4 persen
- Revaluasi aset 1 Juli hingga 31 Desember 2016, tarif PPh 6 persen (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pertumbuhan aset ini menjadikan PLN sebagai BUMN utilitas terbesar di Indonesia.
Baca Selengkapnya
PLN meraih penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak.
Baca Selengkapnya
Penambahan pernyataan modal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha
Baca Selengkapnya
PLN berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya
PLN menyetorkan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi berpidato di sidang paripurna DPR di Kompleks Parlement Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
PLN Indonesia Power juga mengoptimalkan dan mempercepat pembentukan corporate transformation office, sehingga target-target program di moonshot dapat dimonitor.
Baca Selengkapnya
Keuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
PLN melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan listrik.
Baca Selengkapnya
PLN pernah menghadapi tantangan stok batubara yang kurang dari 5 Hari Operasi Pembangkit (HOP) pada Desember 2021 lalu.
Baca Selengkapnya