Bos PLN minta harga batu bara dalam negeri wajar sebab terkait tarif listrik rakyat
Merdeka.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir mengimbau agar pengusaha batu bara dalam negeri tidak menaikkan harga ke PLN meski harga di tingkat global sedang naik. Sofyan berharap, pemerintah mengatur harga batu bara yang wajar untuk konsumsi domestik.
"Yang saya minta kepada pemerintah kembali, mohon untuk kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) untuk batu bara disesuaikan harganya dengan harga yang sangat wajar. Tidak sesuai dengan kebaikan harga Internasional," kata Sofyan di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Kamis (5/10) malam.
Menurut Sofyan, harga batu bara sangat berkaitan dengan tarif listrik yang nantinya harus dibayar rakyat. PLN menurutnya fokus menyediakan listrik murah bagi masyarakat, sehingga PLN juga seharusnya mendapatkan harga khusus dalam pembelian batu bara.
-
Apa yang diminta Mendagri kepada Pemda terkait inflasi? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Siapa yang diminta Gibran pasang harga normal? Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh tempat makan memasang harga normal selama libur Lebaran sehingga tidak merugikan masyarakat.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
"Kan begini, UUD bilang bahwa hasil bumi milik negara. Pengusaha hanya kontraktor. Gali, jual, bayar royalti. Aturan mainnya begitu. Yang diharapkan PLN, kan total semua yang dijual 500 juta ton. Untuk dibeli PLN 80 juta ton. Silakan yang 420 juta tadi dengan keuntungan maksimum dan yang 80 juta ton untungnya dibatasi. Karena menyangkut tarif listrik masyarakat," jelas Dia.
Adapun permohonan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah yaitu Kementerian ESDM dan sedang dalam pembahasan di internal PLN.
"Lagi digodok. Kita disuruh berhitung berapa cost yang benar. Itu nanti mau dikeluarkan Kepmennya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi.
Baca SelengkapnyaDia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.
Baca SelengkapnyaPenjualan listrik berbasis energi terbarukan kepada PLN menggunakan skema perjanjian Independent Power Producer (IPP).
Baca SelengkapnyaPara produsen bidang kelistrikan atau industri lain, akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk dan layanannya.
Baca SelengkapnyaDia menekankan bahwa dinamika harga batu bara di masa depan akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024, BUMN tersebut mempertahankan harga, meski minyak dunia saat itu melonjak pesat.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.
Baca SelengkapnyaPercepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaSaat ini, harga jual Pertamax series jauh di bawah BBM SPBU swasta,
Baca Selengkapnya