Bos PLN: Proyek 35.000 MW tak buat rugi, kecuali kalau disumpahi

Merdeka.com - Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir menemui Presiden Joko Widodo di Istana siang ini. Saat ditemui wartawan usai pertemuan, Sofyan mengungkapkan apa yang selama ini diprogramkan pemerintah mengenai listrik 35.000 MW tetap dilanjutkan.

"Yang disampaikan presiden kepada saya, bahwa apa yang sudah berjalan selama ini yang merupakan komitmen presiden ke masyarakat (proyek 35.000 MW), terus dilanjutkan," kata Sofyan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Rabu (9/9).

Menurut Sofyan, pasokan listrik sebesar 35.000 MW tidak lantas membuat PLN rugi seperti yang diprediksi Menko Kemaritiman Rizal Ramli. "Kami dari PLN, perusahaan listrik negara, mengatakan berkeyakinan bisa diambil. Tidak ada idle. Doakan, insyallah tidak ada (rugi). Kecuali kalau memang disumpahi," tuturnya.

Sofyan mengungkapkan presiden terus memantau perkembangan permasalahan listrik di Tanah Air. Sofyan mengklaim justru presiden meminta agar target pembangunan listrik sebesar 35.000 MW agar dipercepat penyelesaiannya dalam kurun waktu 5 tahun.

"Komitmen itu bahwa 35.000 MW itu dipercepat. Dirut PLN segera, laksanakan," jelasnya.

Sofyan membantah bila target listrik 35.000 MW direvisi. Justru, lanjutnya, keberadaan listrik dari proyek 35.000 MW akan memajukan bangsa dari sektor industri. Pasalnya, ketersediaan listrik akan membuat investor berlomba berinvestasi di Indonesia dan berimbas pada pembukaan lapangan kerja baru.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW lantaran dinilai tidak realistis.

Rizal menegaskan, pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bangkrut.

Rizal Ramli menuturkan, revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019. Proyek yang berlangsung saat ini berkapasitas 7.000 MW. Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/11).

Menko Rizal menegaskan, proyek 35.000 MW idealnya direalisasikan selama 10 tahun. Tidak bisa dipaksakan cuma 5 tahun saja.

"Setelah dievaluasi yang betul-betul, mungkin harus selesai 16.167 MW. Yang lainnya bisa masuk tahap berikutnya (lima tahun berikutnya)," tegasnya.