Follow
Bos Sriwijaya Air: Tax Amnesty masih bayar tebusan pakai uang tunai
Merdeka.com - Bos Sriwijaya Air, Chandra Lie mengeluhkan sistem dana tebusan dalam program pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Walaupun termurah di dunia, Chandra mengatakan pembayaran tebusan masih menggunakan uang tunai.
"Ada kendala seperti uang kontan untuk mencari kadang pengusaha tidak ada uang kontan sebagian besar asetnya," ujar Chandra di Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar IV di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (26/9).
Kendala lainnya, lanjut Chandra, masih sulitnya mengumpulkan data aset-aset sebuah perusahaan. Sebab, proses pengumpulan tersebut memakan waktu panjang.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Bagaimana PT Timah mengalami kerugian? 'Penurunan produksi, harga jual menurun itu karena di pasar dunia itu oversupply,' sambung Virsal. Virsal mencatat ada sejumlah negara yang produksinya mengalami peningkatan. Salah satu yang disebut Malaysia karena produksinya mampu bertambah sepanjang 2023 lalu.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
-
Bagaimana Pertamina mencapai efisiensi biaya? Sepanjang tahun 2023 sebanyak 301 program Cost Optimization dijalankan mulai dari strategi finansial maupun operasional.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
"Lalu kumpulkan data perusahaan tapi itu bukan alasan dan presiden semua disetorkan nanti kekurangan bisa laporkan 31 Desember untuk pengusaha untuk menguber 2 persen (tarif terendah 2 persen untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi)," ucapnya.
Namun, dia menilai program Tax Amnesty memiliki pelayanan terbaik. Bahkan, Chandra mengaku tidak akan merugi bagi seorang pengusaha dapat mengikuti program ini.
"Kemudahan pemerintah membuat Tax Amnesty di pelayanannya luar biasa terbaik di dunia, mengajak seluruh pengusaha saya katakan rugi jika tidak mengikuti Tax Amnesty," tutup Chandra.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sejauh ini, bos Sriwijaya Air itu tidak kunjung muncul ke publik dan bahkan belum juga ditahan usai penetapannya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Luhut mengakui tiket pesawat di Indonesia mahal karena harga avtur yang tinggi. Bahkan harga tiket domestik Indonesia lebih mahal dari penerbangan ke Singapura.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan kronologi penangkapan Bos Sriwijaya Air Hendry Lie.
Baca Selengkapnya
Sudah dua kali pemanggiilan Hendry Lie sebagai salah satu tersangka kasus timah, tapi yang bersangkutan tidak hadir.
Baca Selengkapnya
Dia menilai minimnya kompetisi penyedia avtur menjadi di Indonesia menjadi faktor penyebabnya.
Baca Selengkapnya
Padahal utang negara kepada CMPN, perusahaan milik Jusuf Hamka totalnya Rp800 miliar.
Baca Selengkapnya
Rencana pungutan iuran melalui tiket pesawat tersebut masih dalam proses kajian.
Baca Selengkapnya
Hendry melakukan kerja sama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk. dan PT TIN.
Baca Selengkapnya
TNI berencana membayar uang tebusan senilai Rp5 Miliar demi membebaskan Pilot Susi Air. Namun hal itu diprotes oleh DPR
Baca Selengkapnya
Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie terlibat kasus korupsi izin tambang timah bersama Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi.
Baca Selengkapnya
Kejagung periksa enam saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah
Baca Selengkapnya
Anggota DPR meminta Kejagung mesti bersikap adil kepada semua pihak.
Baca Selengkapnya