BP Tapera Target Salurkan Dana FLPP Rp 23 T untuk 200.000 Rumah di 2022
Merdeka.com - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Adi Setianto menargetkan, penyaluran dana subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Rp23 triliun pada 2022. Angka terebut setara pembiayaan untuk 200.000 unit rumah.
"Untuk tahun 2022 kami ditargetkan menyalurkan pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat) FLPP sebanyak 200 ribu unit rumah atau sekitar Rp23 triliun," kata Adi dalam Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera seperti dikutip dari Antara, Jumat (24/12).
Dia mengatakan akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga pembiayaan hingga pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas layanan penyaluran dana FLPP. "Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat FLPP," imbuh Adi.
-
Bagaimana BP Tapera membiayai rumah susun? 'Makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga jadi tantangan karena kredit KPR maupun Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak,' bebernya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Dimana BP Tapera menginvestasikan dana peserta? BP Tapera memilih investasi pada instrumen-instrumen yang bersifat fixed income. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
-
Kenapa BP Tapera pilih rumah susun? 'Tantangan kami saat ini untuk rumah tapak adalah ketersediaan lokasi,' kata Heru.
-
Apa saja instrumen investasi BP Tapera? Dengan demikian, BP Tapera hanya akan melakukan pemupukan dana peserta pada instrumen-instrumen investasi yang aman. Seperti obligasi, surat utang negara, deposito, dan instrumen lainnya yang bersifat fixed income.
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap program KPR subsidi sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), total penyaluran dana FLPP dari 2010 sampai 2021 mencapai Rp75,1 triliun untuk 943.583 unit rumah.
"Melihat animo masyarakat terhadap rumah subsidi khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tinggi," ucap Adi.
Setelah pengelolaan dana FLPP resmi dialihkan kepada BP Tapera, saat ini pihaknya pun mengelola dua program sekaligus, yaitu program Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program FLPP untuk masyarakat umu berpenghasilan rendah.
"Ini menjadi gerbang awal kami untuk meningkatkan nilai sebagai lembaga yang dapat memberi solusi pembiayaan rumah pertama dengan dana terjangkau, serta konsolidasi pembiayaan perumahan oleh pemerintah," ucapnya.
PUPR Siapkan Rp 16 T untuk Program FLPP 2021 dan Direncanakan Rp 23 T di 2022
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Eko D Heripoerwanto mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 16,6 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana tersebut untuk membiayai sebanyak 157.500 unit di 2021.
"Jadi di tahun 2021 ini selama beberapa waktu terakhir, kami selalu memberikan sinyal kepada para pengembang, dan perbankan yang memfasilitasi pembiayaan perumahan yakni KPR bersubsidi. Bahwa tahun 2021 dianggarkan untuk FLPP sebanyak 157.500 unit, anggarannya sebesar Rp 16,6 triliun," kata Eko dalam Proyeksi Arah Properti 2021, Rabu (24/2).
Selanjutnya, untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk sementara ini dianggarkan 218 unit dengan anggaran Rp 8,7 miliar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, BP2BT bisa diekspansi kembali hingga 60.000 unit.
"Ini sangat tergantung dalam 1-2 bulan ke depan apakah permintaan terhadap BP2BT ini cukup, begitu ada permintaan yang cukup kita langsung tambahkan jumlah unit yang bisa nantinya dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Eko menambahkan, bahwa di 2022, FLPP akan disediakan sebanyak 200.000 unit dengan anggaran Rp 23 triliun. Namun, kata Eko, rencana tersebut masih dalam tahap kajian, begitupun dengan BP2BT dan SBUM-nya juga demikian.
"Sampai dengan nanti tahun 2022 bagi teman-teman yang berancang-ancang untuk mulai kembali lagi di bisnis properti, jika saat ini belum memungkinkan maka di tahun 2022 kita sudah siapkan," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahun 2024 ini BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 170.000 unit rumah dengan nilai Rp13,72 triliun.
Baca SelengkapnyaBP Tapera diamanahkan untuk menyalurkan sebanyak 166.000 unit senilai Rp21,6 triliun melalui Kementerian Keuangan
Baca SelengkapnyaAkad massal serentak KPR Bank BTN ini sekaligus sebagai rangkaian kegiatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun 2023.
Baca SelengkapnyaSaat ini, BP Tapera tengah menyusun aturan skema yang nantinya akan berlaku.
Baca SelengkapnyaPihaknya menargetkan agar dapat menyalurkan pembiayaan KPR Tapera Syariah untuk 1.000 unit pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, usulan suntikan moda negara Rp1,89 triliun ini sangat dibutuhkan untuk pembiayaan 166 ribu unit rumah target pemerintah pada 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki mengatakan bahwa masyarakat yang meminati bantuan pembiayaan perumahan FLPP untuk tahun ini masih banyak.
Baca SelengkapnyaDana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaBTN berupaya semakin kreatif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk ketika harga rumah bersubsidi diputuskan naik.
Baca SelengkapnyaKebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPenambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi sampai kini belum terealisasi.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Baca Selengkapnya