Follow
BPH Migas dan Pertamina sepakat untuk digitalisasi nozzle
Merdeka.com - Dalam rangka mengendalikan BBM bersubsidi dan BBM Khusus Penugasan (Premium) agar lebih tepat sasaran. BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) menyepakati pemberlakuan kebijakan digitalisasi / IT based pada setiap nozzle yang ada di 5518 SPBU Pertamina dan total 7415 SPBU.
Hal ini ditegaskan pada rapat koordinasi BPH Migas, PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom yang diselenggarakan di Gedung BPH Migas pada Rabu (8/18).
Digitalisasi nozzle pada SPBU Pertamina akan memudahkan BPH Migas dalam mengawasi dan melakukan pendataan semua volume BBM PSO dan Non PSO yang didistribusikan melalui SPBU. Untuk itu PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan dan memastikan agar sistem digitalisasi ini terbangun pada akhir 2018.
-
Mengapa Pertamina melakukan digitalisasi dalam penyaluran BBM subsidi? Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya.
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan bahwa dirinya sangat optimis bahwa target yang telah ditetapkan akan tercapai dengan adanya transformasi leadership dan budaya kerja yang di pimpinan PT Pertamina (Persero).
Di sisi lain, BPH Migas berkomitmen untuk membantu percepatan kalibrasi flowmeter dan tangki timbun dengan melakukan koordinasi dengan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pada 2023, Pertamina telah mengimplementasikan berbagai strategi serta terus meningkatkan infrastruktur dan teknologi pendukung.
Baca Selengkapnya
Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan.
Baca Selengkapnya
Pembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca Selengkapnya
Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca Selengkapnya
Kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca Selengkapnya
Nicke Widyawati menyampaikan kesiapan Pertamina khususnya dalam penyediaan pasokan BBM dan LPG.
Baca Selengkapnya
PIEDCC bagian penting dalam transformasi digital yang dijalankan perusahaan untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya