BPH Migas kumpulkan stakeholder bahas rencana penetapan harga gas di 6 kota

Merdeka.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengumpulkan berbagai stakeholder terkait dalam mengkaji rencana penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga di 6 Kabupaten/Kota, antara lain Muara Enim, Pali, Mojokerto, Samarinda, Musi Banyuasin dan Lampung.

Komite BPH Migas, Hari Pratoyo mengatakan, penentuan harga gas bumi bagi rumah tangga akan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Di antaranya kepentingan badan usaha, pengembangan jaringan pemerintah dan kemampuan daya beli konsumen (masyarakat).

"Melalui pertemuan hari ini dalam rangka penetapan harga gas rumah tangga, kepentingan semua stake holder akan diakomodir," ujar Hari di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (24/1).

Rapat dengar pendapat tersebut, dihadiri oleh perwakilan PT PGN (Persero), perwakilan PT Pertagas Niaga, perwakilan pemerintah daerah dari 6 Kota/Kabupaten serta komite BPH Migas.

Dalam kesempatan tersebut, BPH migas memberi evaluasi harga gas di 6 kota. Pertama, Muara Enim dikaji pada angka Rp 4.750 per metrik untuk Rumah Tangga kurang mampu (RT 1) dan untuk Rumah tangga mampu (RT 2) dikaji pada harga Rp 6.650 per metrik dengan Pertagas Niaga sebagai badan penyedia.

Kedua, Kabupaten Pali untuk RT 1 dikaji pada angka Rp 4.750 per metrik dan RT 2 dikaji pada angka Rp 6.650 per metrik dengan badan penyedia gas dilakukan oleh Pertagas Niaga. Ketiga, Kabupaten Musi Banyuasin untuk RT 1 dikaji pada angka Rp 4.900 per metrik dan RT 2 dikaji pada angka Rp 6.850 per metrik dengan badan penyedia PGN.

Keempat, Kabupaten Lampung, RT 1 dikaji pada angka Rp 4.450 per metrik dan RT 2 di angka Rp 6.200 per metrik dengan badan usaha penyedia adalah PGN. Kelima, Kabupaten Mojokerto untuk RT 1 akan dikaji pada angka Rp 4.350 per metrik dan RT 2 pada angka Rp 6.100 per metrik dengan badan penyedia Pertagas Niaga.

Sementara itu, Kabupaten Samarinda untuk RT 1 akan dikaji pada angka Rp 4.400 per metrik dan RT 2 pada angka Rp 6.200 dengan badan penyedia Pertagas Niaga. "Angka angka ini masih dievaluasi dengan memperhitungkan pembiayaan investasi dan pengembangan infrastruktur jargas," jelas Hari.