BPH Migas Soal Harga BBM Turun: Itu Tugas Kementerian ESDM

Merdeka.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa menyatakan dukungan kepada masyarakat yang menginginkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia turun mengikuti harga minyak dunia yang tergerus akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Kalau kami maunya sebagai keadilan masyarakat ya diturunkan juga dong biar masyarakat bisa menikmati," ujar Fanshurullah dalam kuliah virtual bersama Universitas Padjadjaran, Jumat (8/5).

Namun, Fanshurullah mengatakan, BPH Migas tak bisa menuruti permintaan itu lantaran diluar wewenangnya. Lembaga disebutnya hanya bisa memastikan ketersediaan BBM di seluruh wilayah Tanah Air.

"BPH migas tidak dalam fungsinya menetapkan harga BBM dan gas. Kita hanya jamin distribusi BBM. Itu tugas Kementerian ESDM," ucapnya.

Dia pun coba mewajari langkah pemerintah yang masih mempertahankan harga jual BBM meski harga minyak dunia tengah goyang di tengah penyebaran virus corona. "Tapi keputusan pemerintah pasti memperhatikan berbagai aspek, baik ekonomi, hukum, dan sebagainya," ungkap Fanshurullah.

Kendati demikian, BPH Migas tetap akan menjaga distribusi BBM di seluruh wilayah Tanah Air dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. "Distribusi BBM tetap harus dijalankan, tak boleh ada yang tutup. Tapi tetap harus jalankan protokol, pakai masker, jaga jarak dengan pembeli, kalau bisa pembayaran tak pakai cash tapi pakai e-money," imbuhnya.

Alasan Pemerintah Belum Turunkan Harga BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan alasan pemerintah belum juga menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah penurunan harga minyak dunia. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah adalah harga minyak dunia dan kurs yang belum stabil.

"Pemerintah masih menjaga harga tetap karena harga minyak dunia dan kurs masih tidak stabil serta dapat turun," ujar Menteri Arifin saat memberi keterangan dalam rapat kerja virtual bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (4/5).

Menyikapi kondisi ini, badan usaha telah melakukan aksi korporasi antara lain memberikan diskon terhadap pelanggan. "Dan dipikirkan juga para nelayan yang menggunakan solar dan LPG di daerah yang memang kesulitan biaya kerjanya," jelasnya.

Pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang belum stabil atau memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Selain itu, pemerintah juga menunggu pengaruh dari pemotongan produksi OPEC+ sekitar 9,7 juta barel per hari pada Mei – Juni 2020.

"Selain itu kita juga mengamati rencana pemotongan sebesar 7,7 juta barel per hari pada Juli hingga Desember 2020 serta 5,8 juta barel per hari pada Januari 2021 hingga April 2022," papar Menteri Arifin.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com