BPH Migas usul beri Rp 1 T dari setoran badan usaha sukseskan program BBM satu harga
Merdeka.com - Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, mengatakan siap mendukung Pertamina untuk menyukseskan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Salah satunya dengan cara menghibahkan dana BPH Migas senilai Rp 1 triliun.
Dana tersebut berasal dari iuran yang dibayarkan badan usaha yang bernaung di bawah BPH Migas. Iuran ini sebelumnya disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Usulan ini dicetuskan BPH Migas dengan memperhatikan bahwa Pertamina cukup kesulitan secara aspek keuangan dalam menjalankan program BBM satu harga.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana cara Pertamina atur harga BBM? Pihak Pertamina menyatakan bahwa perubahan harga ini penting untuk mengikuti kebijakan pemerintah dan untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM? Dia menambahkan komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut. 'Kalau keduanya bergerak naik (nilai tukar dan ICP), maka mempercepat penyesuaian harga BBM,' kata Tauhid.
"BPH tawarkan satu solusi. BPH dapat iuran PNBP Rp 1,2 triliun per tahun. Itu BPH pakai lebih kurang Rp 200 miliar. Kami minta dan usulkan, kenapa tidak uang Rp 1 triliun (sisanya), untuk kita membantu Pertamina," ungkapnya dalam konferensi pers 'High Level Meeting' BPH Migas dan Pertamina, di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (18/8).
Tawaran itu diajukan sebagai salah satu cara agar Pertamina tidak terlalu dibebankan secara finansial dalam eksekusi program BBM satu harga. "Jumlah daerah 3T itu ada 160 Kabupaten/kota. Ada sekitar 2000-an kecamatan. Di dalam 2.000 (kecamatan) ada 21.000 desa. Sementara Pertamina baru 50 sudah ngos-ngosan, sudah Rp 300 miliar menombok," jelas dia.
Nantinya, menurut Fanshurullah, dana tersebut juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung. Diharapkan pula dapat meningkatkan jumlah daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang tersentuh program BBM satu harga.
"Buat infrastruktur dan termasuk depot, digunakan Pertamina supaya tidak merugi. Jadi bukan hanya 150 titik (target Pertamina)," ujarnya.
Meskipun demikian, Fanshurullah mengatakan usulan tersebut tentunya tidak serta merta dapat dilakukan. Namun, dia berharap dapat segera terlaksana. "Kalau bisa 2018 Alhamdulilah bisa. Ini masih usul, kita diskusi tadi," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaBPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca SelengkapnyaHarga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.
Baca SelengkapnyaSinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca SelengkapnyaDPR mendukung upaya Pertamina memperluas distribusi BBM hingga pelosok Nusantara.
Baca SelengkapnyaKedua kapal ini, lanjut Baron, merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM.
Baca SelengkapnyaPertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.
Baca SelengkapnyaBeroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan
Baca SelengkapnyaNantinya, jika BBM jenis Pertalite dibatasi, maka pemerintah akan mensubisidi BBM jenis Pertamax.
Baca SelengkapnyaCak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.
Baca Selengkapnya