BPJS Kesehatan Sebut Tak Ada Penambahan Manfaat Meski Iuran Naik Dua Kali Lipat

Merdeka.com - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan tidak ada penambahan manfaat yang dilakukan seiring dengan kenaikan iuran yang rencananya berlaku efektif pada Januari tahun depan. Penambahan tidak dilakukan BPJS Kesehatan sebab manfaat layanan yang ada saat ini sudah mencakup semua kebutuhan medis pasien.

"Kalau ditanyakan manfaat apa yang ditambahkan tentu menjadi hal yang kontradiktif. Karena kenapa? karena pelayanan yang diterima selama ini sudah sedemikian banyak," ujar Iqbal kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (30/8).

Iqbal menjelaskan, selama ini manfaat yang tidak dijamin telah diatur dalam pasal 52 Perpres 82 tahun 2018 terkait pelayanan kesehatan. Beberapa di antaranya yang tidak dijamin adalah pasien dengan tujuan menambah estetika, perataan gigi dan juga pengobatan yang dilakukan di luar negeri.

"Jadi, layanan yang seperti apa yang mau ditambahkan contohnya. Apakah orang mau dinaikkan jadi VIP semua? kan tidak juga. Kalau untuk manfaat yang eksisting saja iurannya masih kurang. Justru yang mau kita naikkan adalah perbaikan pelayanan lah. Kalau manfaat mau ditambahkan apa? sulam alis mau ditambahkan dalam BPJS? kan tidak mungkin. Untuk yang pokok saja belum cukup," jelasnya.

Iqbal melanjutkan, untuk mendorong pemanfaatan yang lebih terarah dan tepat sasaran, pihaknya akan melakukan perbaikan seperti mempercepat penyaluran dana kepada rumah sakit. Dengan demikian, tidak ada lagi rumah sakit yang beralasan dana dari BPJS Kesehatan belum turun.

"Coverannya sudah luas kok. Misalkan orang pakai behel gigi, sekarang kan tidak dijamin apa mau dijamin? kan tidak juga. Manfaat medis secara umum sudah dicover oleh BPJS Kesehatan. Termasuk obat-obat mahal juga sudah, tinggal perbaikan layanan. Misalnya rumah sakit selama ini merasa pembayaran BPJS kesehatan lambat sehingga memaksa orang beli obat sendiri saja. Ini upaya perbaikan yang dilakukan," paparnya.