BPJS Ketenagakerjaan gandeng KPK kelola dana Rp 321 triliun
Merdeka.com - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan pengelolaan dana investasi pada Januari 2018 mencapai Rp 321 triliun atau meningkat 24,38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk itu, perusahaan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawalan dan pengawasan pengelolaan keuangan.
"Kita melakukan serangkaian pembicaraan dan juga koordinasi dengan KPK karena kita dalam melaksanakan tugas-tugas operasional kita selalu berprinsip pada kehati-hatian, kredibel, akuntabel dan good governance," kata Agus dalam sebuah acara jumpa pers di Kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat (23/2).
"Kesadaran kita bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini mendapat amanah dari undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang untuk memberikan perlindungan pada masyarakat pekerja. Dalam memberikan perlindungan ini kan ada komponen uang, dana dari masyarakat di mana seluruh dana ini makin besar," imbuhnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Bank Mantap? 'Kami sangat menyambut hangat kerjasama ini karena nanti mulai tahun 2030 kami akan mulai membayarkan manfaat pensiun berkala untuk seluruh peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk mulai memperluas kanal untuk memudahkan para peserta sehingga mereka dapat terlayani dengan baik. Kami juga menyadari bahwa untuk mewujudkannya diperlukan juga kolaborasi dengan pihak lain dan salah satunya dengan Bank Mantap yang kita lakukan pada hari ini,'terang Roswita.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Apa yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap klaim di tahun 2023? Sampai dengan tahun 2023, BPJS Kesehatan membayar klaim ke fasilitas kesehatan sebesar 158,8 triliun untuk pelayanan kesehatan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artinya, seluruh pembayaran klaim telah membiayai peserta JKN yang sakit, melalui dana yang telah dibayarkan langsung ke fasilitas kesehatan secara tepat waktu bahkan lebih cepat dari ketentuan.
-
Mengapa BPJS Ketenagakerjaan dan asosiasi ALB Kadin bekerja sama? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
Dengan adanya kerja sama tersebut, diharapkan jajaran BPJS Ketenagakerjaan bisa memperoleh akses yang lebih baik dalam sosialisasi dan edukasi tindakan pencegahan korupsi. Agus juga mengajak seluruh masyarakat ikut mengawal dan mengawasi pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami mengajak semua pihak untuk mengawal untuk melakukan pengawasan bersama-sama dengan kami agar jajaran direksi bisa menjalankan tugas dan menegakkan integritas dalam tata kelola sehingga bisa bekerja dengan lebih kredibel, lebih akuntabel dan lebih bersih," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin solid yang mencapai Rp297,78 triliun.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.
Baca SelengkapnyaTransaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca SelengkapnyaPendapatan laba perseroan juga ditopang oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang positif.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta JKN pada 2022 mencapai 248,7 juta jiwa, naik dibandingkan 2021 yang mencapai 235,7 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaNilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan di sepanjang tahun 2024, yakni mencapai Rp426,69 triliun.
Baca SelengkapnyaKasan turut menekankan bahwa perdagangan aset kripto juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor perpajakan.
Baca SelengkapnyaEkosistem investasi yang terjaga stabil di awal tahun 2024 memberikan kepercayaan kepada investor.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan tersebut tidak terlepas dari inovasi layanan perbankan, diversifikasi bisnis, serta pengelolaan risiko yang matang.
Baca SelengkapnyaIvan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu
Baca SelengkapnyaOJK juga tengah menyusun cyber security guideline yang akan diterapkan di sektor IAKD, termasuk untuk aset kripto.
Baca Selengkapnya