BPJT Target Penandatanganan Pengusahaan Jalan Tol Semarang-Demak September 2019

Merdeka.com - Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit menargetkan penandatangan pengusahaan jalan tol (PPJT) tol Semarang-Demak bisa dilakukan sebelum akhir tahun.

Hal ini seiring dengan sudah terbentuknya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) oleh konsorsium PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Misi Mulia Metrical yang diberi nama PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Danang mengatakan, penandatanganan PPJT akan dilakukan secara serentak pada September 2019 dengan dua perjanjian. Kedua perjanjian tersebut yaitu penandatanganan bersama Kementerian Keuangan sebagai penjamin dan kredit investasi bersama dengan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

"Kalau semua berjalan dengan lancar harapannya bulan September akan dilakukan penandatanganan tiga sekaligus satu PPJT, kemudian penjamin, ketiga kredit investasi perjanjian oleh PT PII," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8).

Menurut Danang, saat ini penandatanganan PPJT masih menunggu respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebab, peranan Sri Mulyani sangat penting agar proyek jalan tol ini mendapatkan penjaminan dari PT PII.

"Tergantung pak Menteri PU (Basuki Hadimuljono) tapi juga sangat tergantung pada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) karena mereka proyek ini kan ada penjaminan oleh PT PII," pungkasnya.

Seperti diketahui, Proyek Jalan Tol Semarang-Demak sepanjang 27 kilometer yang menelan biaya investasi Rp15,3 triliun ini akan terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut Kota Semarang yang terbagi menjadi 2 seksi, seksi I Kota Semarang dan seksi II Kabupaten Demak.

Konsorsium bertugas menggarap seksi II sepanjang 16,31 kilometer dengan total investasi Rp5,6 triliun dengan masa konsesi selama 35 tahun.

Sebelumnya, Pembangunan Tol Semarang-Demak akan dilakukan di atas tanggul laut dengan nilai investasi sebesar Rp15,3 triliun. Tanggul laut sengaja dibangun guna mengantisipasi terjadinya banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan sekitar.