BPK bakal lakukan pemeriksaan pada penggunaan dana bantuan gempa Palu-Donggala

Merdeka.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Sgoerja Djanegara, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap penyaluran dana bantuan untuk penanganan bencana gempa bumi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah. Hal tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh BPK selama ini.

"Semua bantuan pasti kita audit," ujar Moermahadi usai menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2018 di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (2/10).

Audit BPK yang dimaksud adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai lembaga yang berada di garda terdepan penanganan bencana. Pemeriksaan ini nantinya akan digolongkan kepada pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Kita audit biasa tiap laporan keuangannya BNPB. Akan tetapi kalau nanti pas ada buat bencana seperti ini, ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu, mulai bantuan, hingga pembangunannya seperti apa," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 560 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.

"Permintaan dari BNPB hari ini dana oncall sekitar Rp 560 miliar saya proses hari ini. Dan tentu supaya bisa cepat dicairkan secepatnya mungkin Senin atau besok dari perbankan," kata Sri Mulyani di Epicentrum XXI, Jakarta.

Dana tersebut, bakal digunakan untuk penanganan paska bencana, sehingga masyarakat yang terdampak bencana alam dapat segera dibantu. "Kalau memungkinkan itu dana untuk BNPB bisa langsung operasi. Sementara kita juga tetap memonitor kebutuhan di NTB Lombok," lanjut dia.