BPK Bakal Lebih Ketat Audit Laporan Keuangan Pemerintah

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Laporan tersebut ternyata tidak mengakomodir revaluasi aset yang seharusnya juga dimasukkan saat audit atau penilaian.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, laporan keuangan tanpa revaluasi aset sangat mempengaruhi opini yang akan disampaikan. "Laporan keuangan pemerintah saat ini tidak didasarkan revaluasi aset. Jika dipaksakan menggunakan revaluasi aset, opini tidak seperti sekarang," ujarnya di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/10).

Tahun ini, BPK akan melakukan penilaian laporan keuangan yang lebih ketat. Nantinya revaluasi aset juga harus dicantumkan agar setiap pengelolaan dan peruntukan aset negara masuk dalam hitungan dan penilaian laporan keuangan kementerian dan lembaga.

"Dalam ahli pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan lebih ketat tahun ini walaupun antara opini, laporan keuangan dan tindakan pidana korupsi sebenarnya tidak ada hubungan langsung tapi kami mencoba mendorong membentuk biaya akuntabilitas," jelasnya.

Pemerintah menurutnya, beberapa kali memang sudah melakukan revaluasi aset. Namun hasilnya ditolak oleh BPK sebab tidak sesuai dengan metode revaluasi yang diverifikasi oleh lembaga auditor negara tersebut. Kondisi itu pun hingga kini menyisakan masalah berat bagi negara.

"Mulai dari sekarang akan melakukan pemeriksaan lebih ketat dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara kami. Mengingat juga hasil pemeriksaan terhadap revaluasi aset yang dilakukan oleh pemerintah kemarin menyisakan persoalan yang sangat banyak," kata Agung.

Agung menambahkan, revaluasi aset sebenarnya sudah dua kali ditunda akibat berbagai macam hal. Namun untuk tahun-tahun yang akan datang BPK secara tegas akan terus mendorong revaluasi aset dimasukkan dalam penilaian laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah.

"Sudah dua kali, revaluasi aset ditunda dan diinisiasikan dalam laporan keuangan pemerintah. Saya pikir ini sudah waktu bagi pemerintah untuk merapikan tata kelola aset. Sudah barang tentu hal-hal yang lain antara lain kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan harus dilakukan," tandasnya.