BPK keluhkan kekurangan tenaga auditor
Merdeka.com - Tiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit ratusan laporan keuangan milik pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, BPK mengalami keterbatasan sumber daya manusia khususnya auditor.
Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandri mengatakan kekurangan sumber daya manusia ini menjadi poin penting yang nantinya akan dibicarakan dalam rapat kerja dalam waktu dekat.
"BPK mengalami keterbatasan sumber daya manusia, Insya Allah kalau anggaran cukup, tapi auditor kurang. Sehingga dalam raker itu kita akan sepakati tambahan pemeriksaan kinerja yang mendukung," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (1/7).
-
Siapa yang menerima laporan penipuan keuangan di sektor jasa keuangan? Laporan itu diterima dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
Dengan banyaknya audit laporan keuangan yang harus dikerjakan setiap tahun, Sapto berharap bisa segera diberi tambahan auditor baru. Solusi lain, sebagian laporan keuangan diserahkan ke akuntan publik.
"Mudah-mudahan tahun depan tambah banyak (auditor) sehingga pemeriksaan keuangan yang tertentu di raker besok kita siapkan kita serahkan ke kantor akuntan publik, kami selalu diskusi dengan rekan-rakan akuntan dan mudah-mudahan hasilnya lebih cepat," ungkapnya.
Kebutuhan ini sudah disampaikan ke pemerintah agar mendapat perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti. Persoalannya bukan hanya kekurangan SDM, tapi juga kualitas dari auditor yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
"Kami selalu melakukan pendidikan bagi rekan-rekan auditor di pusdiklat kami untuk melakukan kinerja sharing dengan negara lain, antara lain Australia, kita bicara khusus masalah itu," jelas dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaLaporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaHasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaDalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaPembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca SelengkapnyaAnggota tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo memberkan penyebab ratusan Cakada itu belum lengkap.
Baca SelengkapnyaBPK rekomendasikan Wali Kota Banjarbaru agar meminta Kadisdik selaku penanggungjawab BOS lebih cermat
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya