BPK: Laba Jiwasraya di 2006 Hasil Manipulasi Laporan Keuangan

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir hasil investigasi soal kondisi BUMN asuransi Jiwasraya. Hasilnya, perusahaan memanipulasi laporan keuangan hingga bisa mencatatkan laba pada 2006 lalu.

"Pada tahun 2006, Jiwasraya mencatatkan laba, tapi itu laba semu karena akibat rekayasa akuntansi," ujar Agung di Gedung BPK, Rabu (8/1).

Lebih lanjut, pada tahun 2017 perusahaan masih mencatatkan laba sebesar Rp360,6 miliar. Namun, perseroan mendapatkan opini kurang wajar karena adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun.

Setelah itu, pada tahun 2018 BPK mengungkapkan bahwa Jiwasraya rugi Rp15,3 triliun. Hingga November 2019, Jiwasraya memiliki negatif equity sebesar Rp27,2 triliun.

Hasil penjualan produk saving plan sejak 2015 diinvestasikan ke saham perusahaan yang memiliki kinerja kurang baik, sehingga menyebabkan gagal bayar.

"Dana dari saving plan diinvestasikan ke saham dan reksa dana berkualitas rendah, sehingga berujung gagal bayar," tutur Agung.

Erick Thohir Pernah Dituduh Rampok Uang Nasabah Jiwasraya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menerima laporan terkait adanya aksi unjuk rasa di sejumlah titik terkait persoalan kasus Jiwasraya. Bahkan, dirinya menjadi bulan-bulanan para nasabah dan dituduh telah menggelapkan dana polis tersebut.

"Bahkan saya dengar minggu depan Istana, Kementerian BUMN, KPK akan didemo. Dibilang saya ambil uang, saya bingung kan baru datang baru mau bersih-bersih," kata Erick ditemui di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (5/1).

"Tapi kami dituduh-tuduh dan dibilang kita yang merampok ya saya rasa teman-teman media tau lah siapa yang merampok," sambungnya.

Dia menegaskan, pemerintah hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertanggung jawab penuh menuntaskan persoalan gagal bayar Jiwasraya. Salah satu upayanya, yakni dengan membentuk skema holding.

Dari skema holding tersebut paling tidak ada cash flow sekitar Rp1,5 - 2 triliun yang nantinya akan digunakan untuk membayar nasabah selama ini belum mendapatkan kepastian. "Intinya apa Presiden Jokowi cari solusi dan bertanggung jawab dan tidak melarikan diri," tandas dia.