Follow
BPK minta Kemendag benahi legalitas dan perizinan impor beras
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku baru memeriksa aspek formal mekanisme impor beras premium asal Thailand dan Vietnam yang menghebohkan publik. Kesimpulan sementara, sistem saat ini cukup lemah, sehingga audit teknis barang yang beredar di lapangan mustahil dilakukan.
Hal itu disampaikan Ketua BPK Hadi Purnomo di kantornya, Jakarta, Senin (10/3). Dia beranggapan impor beras premium, misalnya varietas Thai Hom Mali, ke depan wajib diuji sungguh-sungguh. Terutama soal tingkat kepecahan berasnya.
"BPK sudah menemukan titik awal, bagaimana beras Thai Hom Mali yang diimpor itu tergantung tingkat kepecahan. Masak iya, dalam hal menguji ini, tidak diperlukan, itu harus diperiksa," ujarnya.
-
Kenapa kutu busuk sulit dideteksi? Kemampuan kutu busuk untuk bertahan hidup tanpa makanan hingga berbulan-bulan membuat mereka mampu tetap tersembunyi hingga kondisi yang tepat untuk keluar.
-
Kenapa klaim daun bungkus Papua sulit dibuktikan? Hingga saat ini, belum ada penelitian klinis berskala besar yang secara spesifik menguji efektivitas daun bungkus Papua dalam meningkatkan ukuran atau fungsi organ reproduksi pria.
-
Kenapa bom nuklir bawah tanah sulit dideteksi? Seringkali, gerakan-gerakan bawah tanah malah dianggap terjadinya gempa bumi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas kendala meterai elektronik? Namun dalam pelaksanaannya, terjadi kendala teknis dalam perihal pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik yang tentunya menghambat proses penyelesaian pendaftaran para peserta seleksi CPNS.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Mengapa fakta kuantitatif memiliki kekurangan? Data kuantitatif mungkin tidak memberikan pemahaman mendalam tentang konteks atau alasan di balik fenomena yang diamati.
Sepanjang tahun lalu, beras impor premium bebas melenggang masuk lewat jalur hijau. Setelah ramai diberitakan ada kejanggalan dari impor beras premium 16.900 ton asal Vietnam, Bea Cukai akhirnya memeriksa beras asal luar negeri di jalur merah. Hasilnya justru ditemukan lagi kasus 800 ton beras Thai Hom Mali yang tak sesuai dokumen.
Di sisi lain, menguji apakah beras yang beredar di pasaran sudah sesuai dokumen impor nyaris mustahil. Hadi menunjukkan, bahwa di pasaran, komoditas pangan pokok itu sudah bercampur dengan beras lokal.
"Pengujian tidak mudah, beras yang kita impor belum tentu isinya sama, walaupun karungnya betul," ucapnya.
Berkaca pada temuan awal, auditor negara meminta Kementerian Perdagangan serius membenahi aspek legalitas dan proses perizinan impor beras.
"Setelah lihat begitu, kita harus memperbaiki sistemnya. Permendagnya harus sesuai," kata Hadi.
Sejak kasus terkait beras impor bermunculan, BPK masuk untuk menguji apakah ada penyimpangan prosedur. Sejauh ini, Harmonized System (HS) alias pos tarif untuk beras dirasa sebetulnya sudah tepat. Sebab, beras impor dan medium telah dibedakan. Ada 10 nomor untuk pos tarif buat komoditas beras, antara lain 1006.10 ; 1006.20 ; 1006.30 atau 1006.40.
Kendati demikian, BPK mengaku masih terus meneliti dokumen proses impor sebelum mengeluarkan kesimpulan akhir. "Pemeriksaan tetap berjalan," kata Hadi.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya
Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca Selengkapnya
Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca Selengkapnya
Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya
Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca Selengkapnya
Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.
Baca Selengkapnya
"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Slamet, mengungkapkan kekhawatirannya terkait impor beras besar-besaran lima tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca Selengkapnya
Bea Cukai tak ingin barang kiriman pekerja migran Malaysia terhambat dan bermasalah
Baca Selengkapnya
Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca Selengkapnya