Follow
BPK: Proyek e-KTP rugikan negara Rp 24,9 miliar
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan adanya kerugian negara dari program penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Pemerintah mengalokasi anggaran proyek e-KTP pada 2011 dan 2012 mencapai Rp 5,59 triliun.
Ketua BPK Harry Azhar Aziz menyebut jumlah kerugian menembus Rp 24,90 miliar. Hal itu diungkapkan Harry Azhar saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) I tahun 2014 dalam sidang paripurna DPR, Jakarta.
"BPK menemukan antara lain 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp 357,20 miliar dan kasus e-KTP kerugian negara senilai Rp 24,90 miliar," kata Azhar, Selasa (2/12).
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Bagaimana mengatasi pinjol jika KTP disalahgunakan? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Kenapa OJK meminta masyarakat hati-hati soal KTP? Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan terdapat bahaya besar dari pencurian data pribadi yang terekam di KTP.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
Pihaknya menemukan tidak tercapainya target pendistribusian e-KTP hingga kontrak berakhir. Sejauh ini, baru 120,11 juta e-KTP dari jumlah target sebanyak 145 juta.
"Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tak memperoleh e-KTP dan minimal sebanyak 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh e-KTP," terangnya.
Auditor Utama I BPK, Bambang Pamungkas menjelaskan, inisiatif audit pemeriksaan proyek e-KTP sudah sesuai undang-undang. Pihaknya mempunyai wewenang untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.
"Waktu itu e-KTP merupakan kegiatan yang besar. Melihat urgensinya, besaran nilai, ini memang berdampak luas," jelas Bambang.
Terkait adanya satelit asing dalam penggunaan e-KTP, Bambang menyebut bahwa pihaknya telah mendeteksi tiap detail kartu tersebut. Bambang membenarkan bila dalam prosesnya, e-KTP menggunakan satelit, sayangnya BPK tidak mengetahui lebih jauh apakah ada keterlibatan satelit asing atau tidak. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPK menduga adanya mark up dalam proyek pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/shelter tsunami di NTB.
Baca Selengkapnya
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Tim penyidik juga telah memeriksa salah saksi proyek pembangunan Shelter.
Baca Selengkapnya
Alex meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyelidik yang tengah mengumpulkan bukti.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, dari Rp271 triliun menjadi Rp300,003 triliun.
Baca Selengkapnya
Penggeledahan dilakukan dalam rangka proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi PJUTS
Baca Selengkapnya
Mereka terseret dalam kasus mega korupsi proyek yang ditaksir merugikan keuangan negara mencapai Rp8,32 triliun.
Baca Selengkapnya
Arief menyebut ada 2 lokasi dari 1 tempat yang sama digeledah dan baru selesai tadi malam
Baca Selengkapnya
Kejati Jatim melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jl Yos Sudarso, Madiun, pada Senin, 15 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca Selengkapnya
Proyek ini menggunakan APBN Rp1,3 Triliun, kerugian negara masih dihitung.
Baca Selengkapnya
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnya