BPK sarankan Merpati tak ditutup, Dahlan lega
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, menyetujui rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selepas mengaudit neraca PT Merpati Nusantara Airlines. Kemarin (14/4), auditor negara menilai penutupan usaha belum perlu dilakukan, kendati membenarkan kerugian BUMN penerbangan perintis ini sudah tidak tertolong lagi.
Namun, BPK menyarankan beberapa langkah penyelamatan, salah satunya agar direksi Merpati fokus menggarap penerbangan perintis.
"Bagus bahwa merekomendasikan itu, ya kita carikan jalan keluarnya, karena jalan keluar tidak tersedia sekarang juga ini harus sejalan dengan keinginan kita," ujar Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (15/4).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
Selain itu, Dahlan mengakui kebangkrutan Merpati hingga akhirnya memiliki utang sebesar Rp 7,3 triliun akibat kesalahan dari manajemen perusahaan pelat merah tersebut. Untuk itu, mantan Dirut PLN ini akan membahas nasib Merpati pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian BUMN pada Kamis (17/4) nanti.
"Ya diperjuangkan terus. Nanti baru dibahas di Rapim," katanya.
Untuk diketahui, kemarin BPK merekomendasikan agar Merpati tidak dibangkrutkan. Karena, tenaga kerja yang terserap serta layanan yang bisa lumpuh ketika BUMN penerbangan itu dibiarkan bangkrut.
"Maka dari itu pemerintah akan mengupayakan penyelamatan melalui PPA, dengan mempertimbangkan doing concern perusahaan," kata Ketua BPK, Hadi Poernomo Kemarin.
BPK menyarankan beberapa langkah penyelamatan, yakni direksi Merpati fokus menggarap penerbangan perintis. Dan Kerja Sama Operasional dengan Pemda yang menguntungkan.
BPK juga menyarankan direksi Merpati membuat business plan realistis buat menggandeng investor swasta, meliputi efisiensi biaya. Armada yang kerap bermasalah, juga disarankan auditor negara untuk tidak digunakan lagi.
Saran BPK berkebalikan dengan keyakinan Kementerian BUMN. Walau berkukuh Merpati harus diselamatkan, Dahlan sempat mengatakan bahwa kembali mengarahkan maskapai itu menggeluti bisnis perintis yang mengandalkan subsidi negara, sama saja membunuhnya perlahan-lahan.
"Penerbangan perintis itu adalah penerbangan yang dulu disubsidi. Sekarang kan enggak ada subsidi. Kalau Merpati harus menerbangi penerbangan perintis terus sama dengan membunuh Merpati," kata Dahlan di kantornya pekan lalu. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca SelengkapnyaLangkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca SelengkapnyaLangkah penyelamatan 4 perusahaan ini tergantung separah apa kondisinya.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaAlasan DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara (BTN) membatalkan akuisisi Bank Muamalat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 perusahaan BUMN karya membentuk perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) untuk membangun IKN.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaMantan Menteri BUMN itu diminta KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus korupsi gas alam cair (LNG) Pertamina.
Baca SelengkapnyaPembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca SelengkapnyaRyan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca SelengkapnyaCadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.
Baca Selengkapnya