BPK sebut PLN boros masih gunakan pembangkit solar, ini jawaban Sofyan Basir

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ‎pemborosan pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 1,60 triliun atas penggunaan solar atau High Speed Diesel (HSD) pada 5 unit Mobile Power Plant (MPP) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG).

Dalam laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tujuan tertentu BPK, lima unit MPP PLTG belum mendapat pasokan gas saat beroperasi atau commercial operating date (COD) pada 2017, sehingga MPP beroperasi menggunakan bahan bakar HSD, akibanya terdapat potensi pemborosan penggunaan bahan bakar HSD sebesar Rp 1,60 triliun.

Selain itu, spesific fuel consumption (SFC) PLTG yang dioperasikan dengan bahan bakar HSD lebih tinggi dibandingkan dengan SFC Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), sehingga terdapat potensi pemborosan keuangan senilai Rp 1,20 triliun.

Direktur Utama PLN Sofyan Basyir pun angkat bicara terkait laporan BPK tersebut. Dia mengungkapkan, penggunaan solar dilakukan untuk menggerakkan pembangkit portabel tersebut karena PLN belum mendapat pasokan gas.

‎"Sekarang saya tanya kalau gasnya ada, barangnya ada, semua ada kenapa juga saya ambil diesel sementara," kata Sofyan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/4).

Sofyan menegaskan, belum adanya alokasi gas untuk pembangkit tersebut karena belum adanya kesiapan infrastruktur penerimaan gas untuk memasok ke pembangkit. Namun, PLN tetap mengoperasikan pembang‎kit meski menggunakan bahan bakar solar guna memenuhi kebutuhan listrik pada wilayah yang masih kekurangan pasokan listrik.

"Ya karena infrastrukturnya nggak ada, saya tanya lagi boleh ga saya matiin lampu karena tidak efisien? nggak boleh. Lebih tidak efisien lagi ada pulau-pulau terluar di papua, NTT itu borosnya luar biasa," paparnya.

Sofyan mengakui, PLN melakukan pemborosan dalam melistriki berbagai wilayah khususnya terluar, terdepan dan terpencil (3T), karena masih menggunakan PLTD. Namun, di sisi lain masyarakat membutuhkan pasokan listrik dengan cepat dan PLN tidak menghitung rugi untuk melayani masyarakat di wilayah tersebut.

"Sampai kapan pun nggak impas daerah situ. saya tanya pemborosan bukan itu? pemborosan. Tapi karena kita tugasnya PSO (Public Service Obligation)," tutur Sofyan.

Menurut Sofyan, saat ini PLN sedang melakukan tender pengadaan pembangunan infrastruktur penerimaan gas‎, dia memperkirakan infrastruktur tersebut baru bisa menyalurkan gas ke pembangkit 1,5 tahun ke depan.

"kami sudah bicara panjang tapi kan ESDM juga bilang ayo buruan tuh kelarin tendernya infrastruktur, regasifikasinya, kapalnya ya kan. kan bukan suatu yang mudah.Ditargetkan baru tender kira-kira 1,5 tahun lagi lah maksimum dari sekarang,"‎ tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com