BPK Serahkan Audit Kinerja TVRI ke DPR Pekan Depan
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rencananya akan menyampaikan hasil pemeriksaan audit kinerja TVRI selama periode 2017-2019. Laporan tersebut bakal diberikan kepada DPR RI pada Senin (17/2).
"Itu audit terhadap kinerja atas pelaksanaan regulasi tugas LPP (Lembaga Penyiaran Publik) TVRI 2017-2019," ujar Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif saat sesi coffee morning di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (14/2).
Sebagai informasi, TVRI mulai mengangkat Helmy Yahya sebagai direktur utama (dirut) perseroan pada 2017 sebelum pihak dewan pengawas (dewas) memberhentikannya pada 16 Januari 2020 dengan berbagai alasan. Salah satunya pembelian hak siar Liga Inggris (English Premier League/EPL) yang menimbulkan utang.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Bagaimana DPR menilai kinerja TNI-Polri dalam Pemilu 2024? 'Jadi good job buat TNI-Polri, semuanya maksimal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Semua jajaran mengikuti instruksi yang telah diberikan pimpinan masing-masing.' 'Karena bagaimanapun, momen pemilu memang sangat sakral di dalam negara demokrasi, perlu pengamanan ekstra. Dan TNI-Polri berhasil lakukan itu dengan baik,' tutup Sahroni.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Komisi I DPR RI sebelumnya sempat mempertanyakan keputusan dewas yang memecat Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI.
"Setelah mendengarkan penjelasan, baik dari direksi maupun pak Helmy, saya cukup yakin sebetulnya tuduhan yang disampaikan oleh dewas ini sudah banyak yang bisa terbantahkan," kata anggota Komisi I DPR Charles Honoris.
Sebagai pihak yang memilih dan mengangkat Dewas TVRI, Charles menyebut Komisi I berhak mengevaluasi kinerja dewas yang dinilai sudah tidak baik dalam bekerja dengan adanya kisruh di tubuh TVRI.
"Pemberhentian (dewas) itu bisa dilakukan apabila dewas tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, tidak melakukan tugas dengan baik," tegas Charles.
Charles mengusulkan agar Komisi I kompak untuk memberikan rekomendasi pemecatan Dewas TVRI.
"Kalau menurut saya dewas sudah tidak melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, ya setahu saya, saya mengusulkan DPR RI Komisi I merekomendasikan pembebastugasan terhadap Dewas TVRI," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaLaporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaKepada seluruh anggota dewan juga, Puan mengingatkan agar DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaHasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaSecara simbolis, buku memori kinerja tersebut diserahkan Puan kepada pimpinan sementara DPR.
Baca Selengkapnyaenurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaDPR RI telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan selama empat hari tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menggelar rapat kerja dengan Mendikbud Nadiem Makarim pada Rabu (6/5)
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya