Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK serahkan temuan masalah Bank Mutiara ke KPK

BPK serahkan temuan masalah Bank Mutiara ke KPK bpk. blogspot.com

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) menyatakan Penyertaan Modal Sementara (PMS) senilai Rp 1,24 triliun kepada Bank Mutiara tahun lalu berpotensi melanggar undang-undang. Auditor tertinggi negara itu tidak peduli, apakah nanti temuan mereka akan berlanjut menjadi penyelidikan hukum.

Selain diserahkan kepada lembaga terkait, seperti Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan, DPR , maupun Bank Indonesia , kajian BPK juga diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pokoknya aku serahkan, terserah masing-masing pihak yang menerimanya," kata Ketua BPK Hadi Purnomo di kantornya, Jakarta, Senin (21/4).

Dia pun tidak mau membahas apakah laporan BPK ini bakal mengganggu proses penjualan Bank Mutiara . Untuk diketahui, sejak triwulan I 2014, LPS kembali berusaha menjual bekas Bank Century itu.

Kepala Eksekutif LPS Kartika Wirjoatmodjo awal bulan ini mengaku masih menggodok harga jual Mutiara dengan tim penilai independen.

LPS menyatakan harga jual Bank Mutiara akan diumumkan setelah audit laporan Keuangan Maret 2014. Diperkirakan, Mei 2014 angka penjualan sudah bisa keluar.

"LPS tidak menjual di harga PMS (Rp 6,7 triliun). Harganya berapa, saat ini masih dikaji tim penilai independen untuk meyakinkan publik jika prosesnya transparan," ungkap Kartika.

Dengan keluarnya audit BPK , Hadi mengakui akan menimbulkan ganjalan bagi calon pembeli yang berminat. Padahal bank bermasalah itu harus laku terjual tahun ini, sesuai amanat undang-undang.

"BPK itu hanya mengaudit, hasilnya seperti itu. Setelah BPK memeriksa ternyata patut diduga menyalahi UU, selanjutnya silakan pada pembeli menentukan sendiri," cetusnya.

Hadi sekaligus membantah bila audit BPK tentang Bank Mutiara ini berkaitan dengan kepentingan politik. Sebab, kasus Century sejak 2009 sampai sekarang masih menjadi polemik di DPR , bahkan berpotensi menyeret Wakil Presiden Boediono .

"BPK mengaudit bukan karena permintaan, tapi karena ada hal yang luar biasa, BPK tentu akan menguji," tandasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung

Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.

Baca Selengkapnya
BPK Laporkan Indofarma ke Kejagung soal Dugaan Penyimpangan Rp371 Miliar, Kementerian BUMN Respons Begini
BPK Laporkan Indofarma ke Kejagung soal Dugaan Penyimpangan Rp371 Miliar, Kementerian BUMN Respons Begini

Laporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.

Baca Selengkapnya
Satgas TPPU Endus Transaksi Mencurigakan Rp189 Triliun di Bea Cukai Terkait Tambang Ilegal
Satgas TPPU Endus Transaksi Mencurigakan Rp189 Triliun di Bea Cukai Terkait Tambang Ilegal

Rupanya ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani adanya skandal emas di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun

Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.

Baca Selengkapnya
KPK Siap Usut Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye
KPK Siap Usut Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Selengkapnya
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka
Menakar Keterlibatan BPK di Korupsi BTS 4G Usai Kejagung Tetapkan Sadikin Rusli Tersangka

Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi LPEI ke KPK
Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Korupsi LPEI ke KPK

Kasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung
Ini Kata KPK soal Laporan Korupsi Lelang Barang Rampasan yang Seret Nama Jampidsus Kejagung

Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

Baca Selengkapnya