Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK siap awasi penggunaan dana PMN BUMN

BPK siap awasi penggunaan dana PMN BUMN gedung bpk. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Setelah melalui pembahasan alot, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya merestui pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 37,3 triliun. Jumlah tersebut akan diberikan kepada 32 BUMN.

Sebagai wujud pengawasan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menuturkan pihaknya akan mengawasi jika di dalam undang-undang APBN diatur pencantuman terkait kinerja PMN.

"Katakanlah misalnya Rp 100 miliar, berarti tahun ini harus dikerjakan. Ternyata Rp 90 miliar dimasukkan ke dalam rekeningnya selama setahun, itu kinerja enggak," ujar Harry kepada wartawan di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).

Orang lain juga bertanya?

Harry mengatakan, jika penggunaan PMN tidak dikerjakan dengan mencantumkan target kerja, maka tak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan.

"Kalau tidak ada target-target itu sama saja melempar uang ke sumur tanpa dasar. Di situ ada potensi penyelewengan," tuturnya.

Lebih jauh, Harry menjelaskan adanya peluang yang bisa dilakukan untuk menyelewengkan penggunaan dana PMN yang telah diberikan. "Macam-macam bentuknya. Mulai dari harga, barang speknya tidak pas," ucapnya.

"Misalnya bangun satu gedung harganya Rp 1 miliar, kita punya tenaga ahli yang ternyata menemukan hanya Rp 80 miliar. Berarti kan Rp 20 miliar masih kembali," tambah Harry.

Untuk itu, tambah Harry, pihaknya akan menelusuri siapa pihak yang menyelewengkan dana tersebut. "Nah siapa yang salah. Apakah si kontraktor yang tidak mengikuti perjanjian atau apakah itu ada unsur kesengajaan," ujarnya.

Penyelewengan, tambah Harry, juga bisa terjadi dalam perjalanan dinas fiktif. "Satu pegawai katakanlah dia menandatangani SPPD nya tapi ternyata setelah diperiksa di hari dan tanggal juga jam yang sama tidak adanya perjalanan atau penerbangan," jelasnya.

"Karena kita kan bisa melihat dari counter check in di bandara. Jadi bisa terdekteksi," ucapnya.

"Nah itu kan merupakan perjalanan fiktif. Itu sudah tindak pidana. Kalau sudah kita putuskan sebagai tindak pidana berarti sudah ada kerugian negara," tandasnya. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Baca Selengkapnya
Ada Temuan Dana PSN Masuk ke Kantong PNS, MenPAN-RB: Langsung ke Ranah Hukum
Ada Temuan Dana PSN Masuk ke Kantong PNS, MenPAN-RB: Langsung ke Ranah Hukum

"Karena itu sudah masuk ke bukan lagi pelanggaran ASN ya gitu ya. Nanti bisa bagian hukum," kata MenPAN Anas.

Baca Selengkapnya
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung
BPK Temukan 11 Perusahaan BUMN Bermasalah, Erick Thohir: Kalau Ada Korupsi Kita Bawa ke Kejagung

Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU
Soal Temuan PPATK, Mahfud Khawatir Pembiayaan Kampanye Pakai Hasil TPPU

Temuan PPATK harus didalami karena disebut mengalir ke bendahara partai politik.

Baca Selengkapnya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN
Politisi Gerindra: Hanya BUMN yang Punya Kontribusi Bisa Dapat Kucuran PMN

Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang

Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Minta BPK Lebih Ketat Awasi APBN, Prabowo: Tiap Rupiah Harus Kita Amankan
Minta BPK Lebih Ketat Awasi APBN, Prabowo: Tiap Rupiah Harus Kita Amankan

Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya
BPK Temukan Kelemahan dalam Laporan Keuangan Polri: Belanja Barang Tidak Gambarkan Kondisi Sebenarnya

BPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.

Baca Selengkapnya