BPK Soroti 7 Kementerian Lembaga Pemilik Anggaran Terbesar

Merdeka.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan keuangan dari tujuh kementerian lembaga yang memiliki anggaran besar. Pihaknya memastikan anggaran yang dialokasikan dari APBN tidak disalahgunakan dan bisa bermanfaat dengan baik.

"Tentu saja pada saat kita bicara resiko, entitas beresiko tinggi adalah yang menggunakan dana besar. Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian ESDM serta Kepolisian RI," ujarnya di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/10).

Pimpinan tinggi BPK tersebut mengatakan, terhadap kementerian dengan anggaran terbesar pihaknya melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara bertahap. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara berlapis.

"Ini adalah kementerian-kementerian yang dianggap termasuk di dalamnya memiliki resiko tinggi karena penggunaan anggarannya yang besar. Oleh karena itu, kepada kementerian-kementerian ini kami buat pemeriksaannya bertahap. Jadi ada pemeriksaan laporan keuangan, ada pemeriksaan imperium," jelasnya.

Agung melanjutkan, pemimpin dalam satu kementerian atau lembaga sangat menentukan keberhasilan sistem pengelolaan anggaran jangka panjang. Menurutnya, saat terjadi pergantian kepemimpinan kementerian lembaga seperti saat ini harus tetap mengutamakan pengelolaan anggaran yang baik.

"Kita tidak bisa berpijak pada hanya satu entitas saja pengelola keuangan negara. Apalagi sekarang teman-teman tahu saja, baru ada pergantian pimpinan puncak ada rumusnya accountability is tone from the top. Jadi pimpinan satu entitas itu sangat menentukan bagaimana kebijakan menentukan akuntabilitasnya," jelasnya.