BPKH target kelola Rp 110 triliun dana haji hingga akhir 2018
Merdeka.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana kelolaan hingga akhir 2018 ini sebesar Rp 110 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 7 triliun dari jumlah dana yang ada saat ini.
Anggota BPKH, Iskandar Zulkarnain, pada 2019 mendatang pihaknya menaikkan target untuk dapat mengelola dana haji sebesar Rp 120 triliun. "Per Juni (2018) kita ada Rp 103 triliun, itu dikumpulkan oleh 28 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)," tutur Iskandar di Jakarta, Rabu (1/8).
Dia pun menyebutkan, 50 persen perolehan dana tersebut nantinya akan ditempatkan di bank dalam bentuk produk perbankan. Sementara 50 persen sisa bakal diinvestasikan, baik investasi langsung ataupun dalam bentuk emas.
-
Apa itu BPIH dalam haji? Setelah mendaftar, calon jemaah akan mendapatkan BPIH yang di dalamnya berisikan nomor porsi haji.
-
Bagaimana cara menabung untuk haji dengan Danamon Syariah? Dengan menabung di Tabungan Rencana Haji mulai 6 hingga 72 bulan, maka nasabah bisa mengumpulkan dana untuk membayar biaya pendaftaran haji reguler sebesar Rp25 juta.
-
Bagaimana cara menabung untuk haji khusus di Danamon? Calon jemaah haji khusus bisa menabung secara rutin dengan membuka Tabungan Haji atau Tabungan Perencanaan Syariah di Danamon Syariah untuk melunasi pembayaran haji khusus, sehingga lebih fleksibel.
-
Mengapa Danamon Syariah jadi BPS-BIPIH untuk haji khusus? Sebagai informasi, Danamon Syariah sudah ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS-BIPIH) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
-
Apa target nilai transaksi LKPP di tahun 2024? 'Nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp196,7 triliun, target tahun ini angkanya mencapai Rp500 triliun,' ujar Hendrar dalam acara sosialiasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang digelar di kendal, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2024).
-
Berapa total kuota haji 2024? Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan besaran kouta haji untuk Indonesia sebesar 20 ribu.
"Untuk saat ini kami menggunakan instrumen investasi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, semisal untuk investasi jangka panjang yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan penginapan," jelasnya.
Lewat keuntungan hasil investasi penyelenggaraan haji tersebut, dia menambahkan, para jemaah nantinya akan dibuatkan virtual account lewat perhitungan dan persetujuan DPR RI.
"Jadi misalkan setahun itu mendapatkan nilai manfaat berapa, nanti berapa persen untuk subsidi biaya haji, berapa persen untuk dibagikan, kemudian yang 5 persen untuk operasional. Nah berapa persen yang dibagikan ke virtual account, itu DPR yang akan menetapkan," pungkas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tantangan sustainabilitas keuangan haji juga harus diatasi dengan strategi keuangan yang berkelanjutan dan efisien.
Baca SelengkapnyaIdealnya calon haji berangkat menanggung 70 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH/Bipih) dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat.
Baca SelengkapnyaDengan penunjukan ini, Bank DKI akan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengamankan, serta memastikan bahwa dana haji dikelola secara profesional.
Baca SelengkapnyaBPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengusulkan biaya haji di 2024 naik menjadi sekitar Rp105 juta.
Baca Selengkapnya"Ingat, Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu, jangan sampai berkasus seperti itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaBSI secara global berada pada peringkat 10 di jajaran Global Islamic Bank.
Baca SelengkapnyaBank Syariah Indonesia menyiapkan dana Rp45 triliun untuk kebutuhan nasabah selama bulan Ramadan hingga lebaran.
Baca SelengkapnyaPeningkatan aset BTN Syariah tersebut juga mencatatkan rekam jejak yang cemerlang.
Baca SelengkapnyaJemaah bayar Rp56 juta atau 60 persen dari total biaya
Baca SelengkapnyaSegmen UMKM merupakan salah satu fokus utama BSI di dalam pengembangan ekosistem halal.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca Selengkapnya