BPKN Terima 400 Pengaduan Hingga Juni 2019, Terbanyak Soal Perumahan
Merdeka.com - Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman mengungkapkan hingga Juni 2019 pihaknya menerima lebih dari 400 pengaduan dari konsumen. Mayoritas pengaduan datang dari konsumen bisnis perumahan.
"Laporan yang diterima sampai Juni mayoritas 80 persen oleh keluhan perumahan," kata dia, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (2/7).
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pengaduan yang diterima oleh BPKN meningkat signifikan. Secara total, tahun lalu BPKN hanya menerima 500 pengaduan.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Siapa yang melaporkan kejadian penipuan? Baik korban dan calon pembeli sama-sama membuat laporan ke kepolisian.
-
Kenapa Ombudsman RI melakukan kajian di 4 provinsi tersebut? Asisten Ombudsman RI Bellinda W Dewanty mengatakan, pemilihan empat provinsi tersebut diakibatkan banyaknya laporan yang diterima dari sana.'Kami melihat di empat provinsi ini jumlah pengaduan masyarakat cukup banyak diterima Ombudsman dan permasalahan di empat wilayah ini menjadi hal yang perlu jadi atensi pemda,' kata Bellinda.
-
Apa yang diungkap oleh Ombudsman RI tentang puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
"Tahun lalu sekitar 500 dalam setahun. Ini dalam enam bulan sudah lebih dari 400. Jadi kami perkirakan akan mencapai ribuan pengaduan di tahun ini," ungkapnya.
Sebagian besar pengaduan di bisnis perumahan terkait dengan status kepemilikan rumah yang sudah dibeli oleh pelapor. "Masalah kepemilikan, status ya. Misalnya mereka sudah lunas tapi belum diberikan sertifikat," jelas dia.
Dia mengatakan pengaduan terkait perdagangan online alias e-commerce juga masuk ke pihaknya. Namun, jumlahnya masih sangat rendah.
"Yang digital belum banyak dibandingkan perumahan. Digital mungkin hitungan masih sekitar puluhan (pengaduan). Kalau dia (perumahan) dalam 6 bulan masuk lebih dari 400 pengaduan, 80 persen di perumahan," ujarnya.
"Pengaduan digital umumnya e-commerce, dia pesan barangnya tidak sesuai ya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu
Baca SelengkapnyaHal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaHal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaBank BTN akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat mendapatkan kemudahan memiliki rumah melalui KPR.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaBTN telah merealisasikan sekitar 112.000 unit KPR subsidi.
Baca SelengkapnyaJumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.
Baca SelengkapnyaOJK telah menerima 288.000 permintaan layanan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).
Baca SelengkapnyaPelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.
Baca SelengkapnyaAdapun isu yang disorot, mulai dari masalah pinjaman online, bank BUMN jual data hingga masalah harga tiket pesawat yang mahal
Baca Selengkapnya